GROBOGAN, kawaljateng.com – Pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mendapat sorotan tajam. Ketua Satgas MBG Kabupaten Grobogan, Sugeng Prasetyo, meradang saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) monitoring dan evaluasi di sejumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di wilayah tersebut, Rabu (10/6).
Kemarahan Satgas dipicu oleh temuan banyaknya pengelola SPPG yang dinilai mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN), meskipun program nasional ini sudah resmi berjalan.
Dalam sidak tersebut, tim Satgas menemukan berbagai pelanggaran dan kekurangan fasilitas yang dinilai krusial bagi keselamatan konsumsi publik. Sejumlah sektor vital mendapat "catatan merah", mulai dari ketidaklayakan ruang penerimaan bahan baku, ruang produksi, pemisahan dapur basah dan kering, hingga belum memadainya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain aspek infrastruktur, masalah kebersihan dan kerapian area dapur juga dinilai jauh dari standar higienitas yang dipersyaratkan.
Menyikapi temuan tersebut, Ketua Satgas MBG Grobogan, Sugeng Prasetyo, langsung mengambil langkah tegas dengan memberikan ultimatum keras kepada para pengelola yang menyalahi aturan.
"Kami memberikan tenggat waktu satu hingga tiga minggu untuk melakukan perbaikan total. Jika dalam waktu tersebut tidak ada perubahan, kami akan mengambil tindakan konkrit berupa suspensi hingga pemberhentian operasional SPPG secara permanen," tegas Sugeng Prasetyo kepada awak media, Rabu (10/6) siang.
Sugeng menambahkan, pihak Satgas tidak akan memberikan toleransi terhadap kelalaian yang berpotensi mengancam kesehatan anak-anak penerima manfaat. Ia berharap seluruh pengelola dapur SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Grobogan segera membangun komitmen kuat dan disiplin penuh dalam mematuhi seluruh instrumen SOP BGN.
Langkah preventif dan ketat dari Satgas Grobogan ini diharapkan menjadi sinyal peringatan bagi pengelola program MBG di daerah lain di Jawa Tengah, agar aspek higienitas, kelayakan sanitasi, dan pengelolaan lingkungan seperti IPAL tidak diabaikan demi keberhasilan program nasional tersebut. (KJ/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!