Rembang Sukses Pertahankan WTP 8 Tahun Beruntun, Tapi Masih Ada PR Berat Ini!

REMBANG, KAWALJATENG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali menorehkan prestasi dalam hal tata kelola keuangan daerah. Pemkab Rembang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, menegaskan bahwa predikat ini menjadi bukti sahih bahwa mutu laporan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar dan akuntabel, sehingga mampu menekan potensi kerugian negara.

“Penghargaan ke-8 berturut-turut ini menjadi bukti mutu laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemkab Rembang,” ujar Fahrudin hari ini, Jumat (12/6/2026).

Fahrudin berharap capaian ini tidak membuat jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) berpuas diri. Sebaliknya, predikat WTP harus menjadi pemacu energi bagi para pemangku kebijakan untuk menghadirkan program kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Tata kelola keuangan yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik pula. Harapannya, pelaksanaan program pemerintah akan semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Peluang Insentif Pusat dan Sederet PR Berat

Di balik meriahnya penghargaan tersebut, opini WTP ternyata memegang peran krusial bagi keran anggaran daerah. Fahrudin membeberkan bahwa raihan ini merupakan salah satu syarat wajib bagi Pemkab Rembang untuk bisa mengemas dana insentif pajak dari pemerintah pusat.

Namun, WTP barulah tiket masuk pertama. Kabupaten Rembang masih harus berjuang keras melompati sejumlah indikator berat lainnya demi mencairkan dana insentif tersebut.

“WTP menjadi salah satu syarat daerah untuk mendapatkan dana insentif pajak dari pusat. Namun, kami perlu kerja keras lagi untuk mewujudkan syarat-syarat lainnya,” ungkap Fahrudin blak-blakan.

Lantas, apa saja PR berat yang harus dituntaskan Pemkab Rembang? Fahrudin menyebutkan sejumlah indikator wajib yang menjadi rapor penilaian pusat, antara lain:

1. Penurunan angka kemiskinan (yang diakui masih menjadi pekerjaan rumah utama).
2. Kemampuan daerah dalam mengendalikan inflasi.
3. Penurunan angka pengangguran.
4. Penurunan angka stunting.
5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DPRD Minta Anggaran Berdampak Real pada Rakyat

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Abdul Rouf, yang hadir langsung dalam prosesi penyerahan penghargaan, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi kinerja keuangan pihak eksekutif.

Meski memuji torehan impresif ke-8 ini, politisi parlemen tersebut mengingatkan agar deretan piagam penghargaan WTP dari BPK ini berjalan selaras dengan realita di lapangan.

Ia menegaskan, prestasi administratif ini wajib dipertahankan, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana instrumen anggaran tersebut mampu dikonversi secara nyata untuk mendongkrak kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Rembang. (KJ/Red)