PATI, KawalJateng.com – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyadari jika mereka ada di tanah orang. Artinya, mereka tetap menjaga kondusivitas ketika berada di luar Kabupaten Pati saat sedang menyampaikan aspirasi.
"Bukan diusir. Kita tidak dibubarkan aparat, kita tidak dibubarkan sama Satpol PP," ungkap Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto sewaktu diwawancarai awak media, Sabtu, 22 Agustus 2026 kemarin.
Untuk menghindari potensi benturan antar kelompok, AMPB memilih mengalah dan meninggalkan lokasi pada malam hari. Namun, AMPB tetap membuka posko bantuan bagi warga Kabupaten Pati Pati di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setiap hari mulai pagi hingga sore hari.
"Pokoknya kita buka posko bantuan tiap hari, mulai pagi sampai sore. Sore terus kita pulang," terang pria asal Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati itu.
Saat ini, massa AMPB berada di sebuah safe house di Jakarta.
Perlu diketahui, aparat keamanan stand by di depan Gedung DPR RI guna mempersiapkan pengamanan demo lanjutan pada 27 Agustus 2026 mendatang. Kabarnya massa dalam jumlah besar dari seluruh Indonesia akan datang ke depan gedung parlemen menyuarakan tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Lebih lanjut, AMPB berencana mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta dukungan dan doa restu terkait perjuangan pengesahan RUU tersebut.
"Iya, kita minta dukungan dari MUI. Belum lama ini saya mendapat rilis bahwa MUI mendukung dua hal: pertama, hukuman mati bagi koruptor, dan kedua, pemiskinan koruptor," katanya.
Menurut Teguh, pemiskinan yang dimaksud adalah perampasan aset hasil korupsi agar pelaku tidak bisa menikmati kekayaannya.
"Bahasa dari MUI itu pemiskinan, artinya dirampas semua asetnya biar miskin. Karena kita sepaham dengan MUI, maka kita mau sowan untuk meminta doa restu dan bimbingan," tuturnya. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!