PATI, KawalJateng.com – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menduduki Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, Jakarta pada 27 Agustus 2026 mendatang. Mereka menggalang massa untuk diajak berangkat menyampaikan dua tuntutan penting, yakni ingin disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dan pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor.
“Kita menemui Pak Camat, Arif Fadhlilah dalam rangka meneruskan perjuangan kita (AMPB) dan seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan aksi menyampaikan pendapat di muka umum meminta DPR mengesahkan UU Perampasan Aset dan meminta koruptor dihukum mati. Warga Pati menyambut baik untuk ikut serta ke Jakarta, tapi terkendala biaya,” ungkap Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto ketika mendatangi Kantor Kecamatan Margorejo, Rabu, 19 Agustus 2026.
Demi menggalang kekuatan, AMPB mengajak pemerintah daerah (pemda) mendukung warga yang hendak mendatangi Gedung DPR RI. Pihaknya juga mendesak agar pemda membantu pengadaan armada dan pembiayaan transportasi.
“Atas masukan masyarakat dan AMPB supaya kita mencari bantuan dari pemerintahan, per kecamatan jatah per satu bus. Kami minta sumbangan satu armada bus ke camat dengan biaya senilai Rp 12juta supaya camat berkoodinasi dengan kepala desa,” lanjutnya.
Ia menyimpulkan bila pejabat pemerintahan tidak mau menyokong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, maka sama artinya dengan mendukung pelaku korupsi. Hal ini memungkinkan kesejahteraan mereka terhambat.
“Kalau pejabat tidak mau memberikan sokongan biaya, alangkah naifnya. Apakah perjuangan ini beban? Sedangkan kebaikan untuk negara ini mereka ada imbasnya karena pejabat mendapat gaji dan tunjangan dari negara,” ujar pria asal Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati itu.
Di sisi lain, ketika pemda tidak menyokong operasional AMPB untuk berdemo ke Jakarta, maka massa akan tetap berangkat dengan kemampuan operasional seadanya. AMPB saling berkoordinasi untuk memastikan massa sampai di titik tujuan.
“Monggo warga yang sukarela berpartisipasi mau membantu kita berjuang meski tidak ikut berjuang, kami koordinasikan ini untuk kebaikan bangsa. Tetap saya maksimalkan mungkin akan berangkat. Kalau mereka nggak mau sumbangsih, itu artinya mereka membebani rakyat, menghalang-halangi perjuangan,” kata Teguh.
Setibanya di Jakarta, AMPB akan membuka posko di sana. Mereka lalu akan menjalin komunikasi dengan pemda setempat dan komunitas sosial setempat.
“Kita koordinasi sama semua teman pejuang bangsa. Kita juga sowan ke pihak-pihak yang berkomitmen mendukung di Jakarta, ada persatuan adat, lalu kita ke gubernur juga. Kita mendapat DM dari seluruh Indonesia, kita koordinir dari wilayah Pati,” terangnya. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!