PATI, KawalJateng.com - Asosiasi peternak unggas se-Kabupaten Pati menggelar aksi hari ini, Senin, 10 Agustus 2026 di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pati. Mereka mendorong intervensi pemerintah dalam penyerapan produksi telur ayam dan daging ayam pedaging di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Ketika usulan kita tidak dijalankan, kita akan demo lagi yang lebih besar, bahkan kira bisa bertindak ke SPPG di wilayah Pati, untuk kita sweeping. Kita akan melakukan sweeping bilamana tidak mengikuti kesepakatan selama ini yang kita buat," tegas Dwi Agus Siswanto, koordinator aksi kepada awak media.
Pihaknya juga sudah menyurati utusan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pati terkait usulan penyerapan telur ayam dan daging ayam peternak lokal. Pihaknya menargetkan akhir Agustus 2026 sudah ada tindaklanjut.
"BGN Pati juga sudah (disurati). Kita kawal terus, kita kasih dateline sampai akhir bulan ini. Bilamana tidak tercapai lagi, kita akan mengeluarkan massa lagi," ujarnya.
Adanya SPPG yang dinilai mampu menyerap produksi daging ayam pedaging dan telur ayam, nyatanya belum terealisasi. Banyak SPPG di dalam Kabupaten Pati mengambil telur dari luar Kabupaten Pati.
"Aksi ini sebagai ungkapan peternak tidak sanggup lagi beternak. Selama ini produksi peternak belum terserap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," tuturnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menemui ratusan massa demo. Chandra pun menyampaikan beberapa hal atas tuntunan peternak unggas Kabupaten Pati.
Ia akan melakukan koordinasi dengan memanggil kepala dapur SPPG di wilayah Kabupaten Pati. Langkah itu untuk memastikan penyerapan telur dari peternak asal Pati.
“Masalah telur ini selalu kita komunikasikan kami dari Pemerintah Kabupaten Pati juga terus berkoordinasi dengan khusus dengan BGN. Kami akan panggil teman-teman SPPG untuk penyerapan telur di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.
Selain permasalahan telur, Chandra juga berkomitmen untuk memperjuangkan harga pakan unggas kepada pemerintah pusat. Hal itu dilakukan lantaran harga pakan dinilai memberatkan peternak unggas di wilayahnya.
“Untuk harga pakan dan lainnya. Nanti akan kami kawal ke pemerintah pusat dan yang memberatkan kepada peternak akan kami kawal ke tingkat pusat,” jelasnya.
Ia pun bersedia untuk duduk bareng dengan peternak unggas di wilayahnya. Hal itu pun akan menjadi pertimbangan untuk melakukan pengawalan ke pemerintah pusat secara bersama-sama.
“Nanti teman-teman siapa yang menjadi perwakilan kita duduk bareng. Kita nanti ke pemerintah pusat bareng. Nanti kami sama teman-teman anggota dewan akan mengawal panjenengan semua,” jelasnya. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!