JEPARA, kawaljateng.com – Laut Karimunjawa selama ini kondang karena keindahan alam dan pesona wisata baharinya. Namun, di balik daya tarik wisatanya, kepulauan ini menyimpan potensi ekonomi maritim luar biasa yang kini mulai digarap serius oleh pemerintah pusat. Budidaya rumput laut kini didorong menjadi motor baru peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Jepara.
Langkah strategis tersebut mulai terealisasi. Kabupaten Jepara resmi memperoleh bantuan tahap pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengembangan kawasan budidaya rumput laut di Karimunjawa.
Penjabat (Pj.) Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengungkapkan bahwa program bantuan ini mencakup pengembangan kawasan budidaya seluas 47 hektare pada tahap awal. Lahan tersebut berada di bawah pengelolaan kawasan konservasi Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNK).
"Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahap pertama ini 47 hektare. Masuk wilayah konservasi BTNK. Kemungkinan dua minggu ini dikerjakan dan sebulan selesai. Itu berupa lahan produksi rumput laut kurang lebih ada 45 hektare, kemudian sisanya untuk kebun bibit," ujar Witiarso saat ditemui pada Senin (6/7/2026).
Dukungan Sarana dan Pendampingan Total
Kehadiran kebun bibit ini diproyeksikan tidak hanya untuk menyediakan benih berkualitas secara mandiri, tetapi juga menjadi pusat pendampingan berkelanjutan dari KKP agar produktivitas nelayan lokal semakin optimal.
Selain lahan dan benih, para kelompok pembudidaya juga diguyur dukungan sarana produksi berupa lima unit perahu panen serta armada perahu khusus untuk perawatan area budidaya.
Witiarso menambahkan, program ini baru permulaan. Pemerintah pusat melalui KKP telah menyiapkan rencana pengembangan lanjutan dengan cakupan yang jauh lebih masif di tahap kedua.
"Yang tahap kedua kurang lebih hampir 190 hektare. Anggarannya sudah siap, tinggal menunggu tanda tangan dengan Balai Taman Nasional. Nanti dikasih fasilitas benih, alat menanam, hingga alat untuk panen. Mudah-mudahan tahun ini selesai," terangnya.
Jika seluruh tahapan tersebut berjalan mulus, total kawasan budidaya rumput laut di Karimunjawa akan membentang hingga lebih dari 200 hektare. Total nilai investasi dan bantuan yang dikucurkan dari APBN pun mencapai sekitar Rp9 miliar.
Menurut Witiarso, stimulus ini akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi sekitar 10 hingga 11 kelompok pembudidaya rumput laut yang tersebar di wilayah kepulauan terluar Jepara tersebut.
"Efeknya sangat bagus. Kelompoknya kurang lebih ada 10 sampai 11 kelompok yang mendapatkan bantuan rumput laut. Semua di Karimunjawa," jelasnya.
Tetap Patuh Regulasi Kawasan Konservasi
Melihat guyuran anggaran dan perhatian besar dari pusat, asa untuk menjadikan Jepara sebagai salah satu sentra produksi rumput laut nasional kian terbuka lebar. Kendati demikian, Pemkab Jepara memilih untuk tetap bersikap realistis dan penuh kehati-hatian.
Mengingat lokasi budidaya berada di dalam zona konservasi yang dikelola BTNK, seluruh alur pengembangan wajib berjalan selaras dan tidak menabrak regulasi lingkungan yang berlaku.
"Harapan kami tentu ke sana (sentra nasional). Namun, karena ini wilayahnya menyangkut lembaga lain yaitu BTNK, jadi saya sangat berhati-hati. Ketika nanti benturan dengan BTNK, regulasinya agak ketat. Sehingga memang kami tidak berani terlalu muluk-muluk," akunya secara jujur.
Fokus Peningkatan Mutu Pascapanen
Tantangan budidaya rumput laut di Karimunjawa saat ini tidak hanya pada luasan lahan, melainkan juga fasilitas pascapanen. Salah satu infrastruktur krusial yang mendesak untuk dipenuhi adalah ketersediaan alat penjemuran modern guna menjaga stabilitas mutu komoditas.
"Tadi Pak Direktur (KKP) menyampaikan yang di sini itu belum cukup alat penjemurnya. Jadi tahun depan itu akan diagendakan untuk pengadaan alat jemur, sehingga proses pengeringan tidak terlalu tebal dan kualitas rumput lautnya jauh lebih bagus," kata Witiarso.
Saat ini, Desa Kemujan dipetakan memiliki potensi dan kesiapan terbesar sebagai motor utama kawasan budidaya ini. Sementara untuk wilayah pesisir daratan Jepara seperti Bondo, pemerintah daerah tengah menjadwalkan ulang pengusulan bantuan akibat keterlambatan proses verifikasi administrasi pada tahun lalu.
Aktivitas budidaya rumput laut di Karimunjawa sebenarnya bukanlah sektor baru, melainkan tradisi turun-temurun yang sudah berjalan secara swadaya sejak tahun 1990. Langkah Pemkab Jepara mengawal realisasi bantuan senilai Rp9 miliar ini merupakan tindak lanjut langsung dari aspirasi yang diserap dari masyarakat pesisir saat kunjungan kerja bupati. (Kj/Red)
Sumber: Diskominfo Jepara
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!