Harta Kabid SD Disdikpora Rembang Melonjak Jadi Rp 1,15 Miliar, Utang Berkurang Separuh

​REMBANG, KAWALJATENG.COM — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru milik Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rembang, Kapti Prastiyo Aji, menunjukkan kenaikan signifikan. Total kekayaan bersih Kapti kini menembus Rp 1,15 miliar, seiring dengan susutnya beban utang hingga 50 persen.

​Berdasarkan data komparasi resmi LHKPN KPK per 31 Desember 2025:

• ​Total Kekayaan Bersih: Rp 1.151.069.671 (Naik Rp 265.768.671 atau tumbuh 30,02% dibandingkan periode akhir 2024 sebesar Rp 885.301.000)
• ​Penyusutan Utang: Tersisa Rp 65.000.000 (Terpangkas separuh dari posisi akhir 2024 sebesar Rp 130.000.000)
• ​Pendorong Kenaikan: Kenaikan nilai signifikan pada sektor alat transportasi dan mesin yang menyumbang pertumbuhan aset sebesar Rp 159,5 juta.

​Respons Pejabat Daerah

​Hingga laporan ini diturunkan, Kapti Prastiyo Aji memilih tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai lonjakan nilai kekayaannya tersebut.

​Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin, memberikan penjelasan bahwa pengisian instrumen LHKPN telah memuat rincian asal-usul aset secara transparan. Pemerintah Kabupaten Rembang tidak memiliki kewenangan untuk berspekulasi atau menilai secara sepihak.

​"Yang namanya LHKPN itu di situ sudah ada beberapa item. Dia itu mempunyai aset berapa, sumbernya dari mana itu jelas. Kenaikan dan lain sebagainya, kami yang enggak berani menilai. Yang menilai adalah KPK sendiri nanti," kata Fahrudin saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/9/2026).

​Fahrudin juga menerangkan bahwa kenaikan harta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bersumber dari berbagai jalur sah menurut hukum, seperti akumulasi gaji pokok, tunjangan anak, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), maupun pendapatan luar seperti warisan atau penghasilan pasangan.

​Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Imung Tri Wijayanti, belum memberikan pernyataan resmi terkait fluktuasi nilai LHKPN tersebut. (Red/KJ)