BLORA, KAWALJATENG.COM – Ambisi pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin lewat program Sekolah Rakyat (SR) membentur realitas pahit di daerah. Akibat carut-marut kesiapan infrastruktur, puluhan siswa kurang mampu asal Kabupaten Blora terpaksa harus "mengungsi" dan menempuh pendidikan di luar daerah pada tahun ajaran baru mendatang.
Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora dipastikan belum siap beroperasi secara mandiri. Belum rampungnya pembangunan sarana dan prasarana vital memaksa otoritas terkait mengambil kebijakan instan: menitipkan seluruh siswa angkatan baru ke fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Rembang.
Kebijakan pengalihan antar-kabupaten ini memicu pertanyaan besar mengenai kematangan perencanaan proyek. Bagaimana mungkin sebuah program nasional yang menyasar masyarakat rentan digulirkan tanpa kesiapan fasilitas yang matang, hingga mengorbankan siswa untuk menempuh jarak yang jauh?
Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, membenarkan bahwa keterbatasan fasilitas fisik menjadi biang keladi di balik kebijakan mengungsikan siswa baru ini ke Rembang.
“Tahun ini kita merekrut 1 rombel (rombongan belajar). Untuk sementara dititipkan di SR Rembang, setelah SR tahap 2 dibangun, nanti pindah kembali ke Blora,” dalih Luluk saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Pada tahun ajaran baru ini, SRMA 18 Blora hanya membuka kuota untuk satu rombongan belajar yang berisi sekitar 30 siswa. Ironisnya, alih-alih belajar di tanah kelahiran sendiri, ke-30 anak yang mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu ini harus menjalani pendidikan berasrama di Kabupaten Rembang sampai batas waktu yang belum ditentukan, menunggu proyek fisik di Blora selesai.
Di sisi lain, pihak sekolah mengaku hanya bisa pasrah menerima keadaan. Kepala SRMA 18 Blora, Tri Yuli Setyoningrum, menegaskan bahwa kebijakan penempatan darurat ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib mereka eksekusi.
“Untuk penerimaan siswa baru nanti kami menerima 30 siswa. Asramanya sementara bukan di Cepu, tapi di gedung SR Rembang,” kata Tri Yuli pasrah.
Fakta di lapangan juga mengungkap kelemahan koordinasi geografis. Tri Yuli membeberkan, sebenarnya ada alternatif wilayah yang secara jarak jauh lebih dekat dengan Cepu, yakni Sekolah Rakyat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, opsi itu terpaksa dicoret karena infrastruktur di Bojonegoro pun setali tiga uang: masih bersifat sementara dan belum memenuhi standar kelayakan.
Kondisi ini menjadi rapor merah bagi manajemen proyek infrastruktur pendidikan pemerintah. Publik kini mendesak pihak pengembang dan kementerian terkait untuk segera mempercepat pembangunan fasilitas tahap kedua SRMA 18 Blora. Menitipkan siswa ke kabupaten lain bukan saja menunjukkan lemahnya perencanaan, tetapi juga menambah beban psikologis bagi siswa kurang mampu yang hak dasarnya untuk belajar dekat dengan rumah kini terenggut oleh lambatnya pembangunan. (KJ/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!