REMBANG, kawaljateng.com – Rencana Bupati Rembang, Harno, untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di Kecamatan Sale pada akhir Juni mendatang mendapat respons positif sekaligus catatan kritis dari masyarakat setempat. Warga menilai, proyek perbaikan jalan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan ketegasan regulasi terhadap operasional truk tambang yang menjadi pemicu utama kerusakan infrastruktur.
Salah seorang warga Kecamatan Sale, Hidayah, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret guna mengendalikan tonase armada tambang yang melintas. Menurutnya, setiap truk yang keluar dari area penambangan wajib diawasi secara ketat terkait batas muatannya.
“Ya, truk tambang diharuskan masuk timbangan yang disediakan pemda dan ada batas minimum (muatan),” ujar Hidayah saat memberikan tanggapannya, Kamis (4/6/2026).
Solusi Debu: Aturan Siram Truk dan Potensi Pendapatan Desa
Selain masalah muatan berlebih yang merusak struktur jalan, polusi debu tebal atau beleduk saat musim kemarau juga menjadi keluhan menahun warga Sale. Terkait hal ini, warga mendesak adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat bagi para pengusaha tambang lokal.
Hidayah menilai, truk-truk yang keluar dari lokasi galian idealnya harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak menyebarkan debu di sepanjang jalan publik.
“Dan seharusnya truk tambang yang keluar tambang diharuskan disiram, kayak tambang-tambang profesional,” lanjutnya.
Menariknya, warga juga menawarkan solusi berbasis kearifan lokal untuk mengatasi kendala teknis penyiraman tersebut. Di sekitar jalur perlintasan, terdapat sumber mata air Sendang Brubulan yang lokasinya sangat strategis karena berada tepat di sebelah jalan tambang.
Warga mengusulkan agar air dari sendang tersebut dapat dimanfaatkan secara resmi untuk menyiram armada truk. Skema ini dinilai saling menguntungkan (win-win solution) karena selain menekan polusi debu, juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi kas desa setempat.
Minta Polisi Tidur Agar Truk Tidak Ugal-ugalan
Faktor keselamatan menjadi poin krusial lain yang disorot oleh masyarakat. Selain kondisi jalan yang berlubang, perilaku berkendara para sopir truk tambang kerap kali membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Oleh sebab itu, warga meminta agar setelah proyek pengerjaan jalan oleh Pemkab Rembang rampung, otoritas terkait dapat memfasilitasi pemasangan alat pembatas kecepatan.
“Kalau boleh dan diperbolehkan menurut UUD Lalu Lintas, jika ada pembangunan jalan di Sale, tepatnya jalan yang dilalui truk tambang, ditambah polisi tidur supaya truk-truk tidak ugal-ugalan,” pungkas Hidayah.
Aspirasi dari masyarakat Sale ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Rembang, Dinas Perhubungan, serta aparat kepolisian. Warga berharap perbaikan jalan pada akhir Juni nanti tidak hanya menjadi proyek kosmetik, melainkan awal dari penataan regulasi transportasi tambang yang jauh lebih tertib, aman, dan berpihak pada lingkungan sekitar.(kj/red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!