PATI, KAWALJATENG.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Wali Santri dan warga sekitar Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati. Dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan tuntutan keadilan, massa mendesak agar Kemenag segera membuka kembali izin operasional dan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren tersebut.
Koordinator lapangan aksi, Ibu Indah, menyatakan bahwa aksi ini murni merupakan gerakan tulus dari para orang tua murid demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak mereka. Ia menegaskan bahwa aksi ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik atau pihak luar mana pun.
"Kami di sini memperjuangkan masa depan anak-anak, sekolahnya anak-anak. Mereka sangat membutuhkan pondok tersebut. Kami mohon keadilan dari Kemenag," ujar Indah dalam orasinya di lokasi aksi.
Soroti Nasib Anak Yatim dan Bantah Isu Eksploitasi
Pihak wali santri juga mengklarifikasi terkait status operasional Ponpes Ndolo Kusumo selama ini. Menurut mereka, mayoritas santri yang menimba ilmu di pondok tersebut adalah anak-anak yatim piatu yang digratiskan dari segala biaya.
Wali santri membantah keras isu miring yang beredar bahwa pihak pondok memanfaatkan keberadaan anak yatim untuk meraup keuntungan pribadi atau mencari dana bantuan dari pemerintah.
"Pondok tersebut tidak meminta sepeser rupiah pun dana dari pemerintahan. Mereka berusaha mandiri untuk menghidupi anak-anak yatim ini. Jadi kalau di luar ada yang bilang pondok ini memanfaatkan anak yatim piatu untuk mencari dana, itu hoaks atau bohong," tegas perwakilan wali santri dengan emosional.
Dampak Ekonomi Warga Sekitar Ikut Terpukul
Selain nasib kelanjutan pendidikan para santri menjelang tahun ajaran baru, penutupan Ponpes Ndolo Kusumo ternyata juga berdampak sistemik terhadap roda ekonomi masyarakat lokal.
Ibu Mulyati, salah seorang warga yang ikut dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa sejak aktivitas pondok dihentikan, pendapatan warga sekitar yang menggantungkan hidup dari berjualan di area pondok langsung merosot tajam.
"Warga sekitar sebenarnya ingin ikut turun aksi lebih banyak lagi, bahkan ratusan orang, karena kami semua terdampak. Sejak pondok ini ditutup, perekonomian warga lesu. Tidak ada lagi santri yang jajan, pemasukan warga jadi tidak ada," keluh Mulyati.
Patuhi Aturan, Berharap Solusi Bijak dari Kemenag
Meski sempat berencana membawa massa yang lebih besar serta pengeras suara (sound system), pihak korlap aksi memilih untuk membatasi jumlah massa demi menjaga kondusivitas kota dan mematuhi imbauan dari aparat keamanan.
Wali santri berharap, Kemenag Pati dapat melihat persoalan ini secara objektif dan memisahkan antara kasus hukum oknum individu dengan hak pendidikan ratusan santri yang tidak bersalah. Jika dalam waktu dekat belum ada keputusan yang adil dari pihak Kemenag, perwakilan warga dan wali santri mengancam akan membawa massa yang jauh lebih besar.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan dari wali santri dan warga tengah melakukan mediasi dan audiensi di dalam Kantor Kemenag Kabupaten Pati untuk mencari jalan keluar terbaik. (KJ/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!