kawaljateng.com - Mengawal Informasi Jawa Tengah
5 Juni 2026
Logo Mobile
Kategori

Tantangan di Balik Efisiensi: Menakar Risiko Logistik dan Keamanan Penggunaan CNG di Dapur MBG Rembang

Tantangan di Balik Efisiensi: Menakar Risiko Logistik dan Keamanan Penggunaan CNG di Dapur MBG Rembang

REMBANG, kawaljateng.com – Langkah inovatif diambil Pemerintah Kabupaten Rembang bersama PT Rembang Migas Energi (RME) dalam menekan biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, kini resmi mengonversi bahan bakarnya dari LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) atau gas alam terkompresi.

​Peluncuran yang dikemas dalam agenda "Nyala Perdana CNG" pada Senin (1/6/2026) lalu tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro’. Langkah ini digadang-gadang bakal menjadi percontohan bagi 72 SPPG lain yang tersebar di Rembang guna membangun ekosistem ekonomi lokal yang produktif lewat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

​Secara hitungan di atas kertas, Direktur PT RME, Rizal Wijaya, mengklaim penggunaan CNG mampu memangkas anggaran bahan bakar hingga 25 sampai 30 persen jika dibandingkan dengan LPG konvensional. Sebuah angka efisiensi yang sangat menggiurkan untuk operasional dapur umum berskala besar.

​Namun, di balik narasi penghematan ekonomi tersebut, sejumlah pengamat dan pegiat kebijakan publik mulai menyoroti tantangan besar yang membayangi keberlanjutan program nasional ini, terutama dari sisi risiko logistik dan standar keamanan.

Menakar Kerawanan Logistik Jalur Pantura

​Titik lemah pertama yang menjadi sorotan krusial adalah rantai pasok gas. Dalam keterangannya, pihak PT RME mengakui bahwa ketersediaan CNG untuk dapur SPPG Dorokandang masih sangat bergantung pada pasokan yang dikirim dari Kota Semarang.

​Ketergantungan pasokan lintas kota ini dinilai memiliki risiko tinggi. Jalur distribusi Semarang–Rembang merupakan bagian dari urat nadi Pantura Timur Jawa Tengah yang selama ini terkenal rawan. Ancaman kemacetan panjang akibat perbaikan jalan, jembatan rob roboh, genangan banjir rob di wilayah Kaligawe-Demak, hingga kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja.

​Jika truk tangki atau skid pengangkut CNG terjebak macet hingga belasan jam di jalur Pantura, keberlanjutan operasional dapur taruhannya. Keterlambatan pasokan gas berarti ancaman langsung bagi ribuan porsi makanan anak-anak sekolah yang menggantungkan makan siangnya pada program MBG ini. Publik pun mempertanyakan apakah PT RME sudah menyiapkan skema buffer stock (stok penyangga) lokal di Rembang untuk mengantisipasi keadaan darurat tersebut.

Risiko Tekanan Tinggi di Dapur Tingkat Desa

​Tantangan kedua yang tidak kalah berat menyangkut karakteristik fisik dan faktor keselamatan kerja (safety). Berbeda dengan LPG yang bertekanan relatif rendah dan dikemas dalam tabung yang mudah dipindah-pindah, CNG disimpan dalam bentuk gas terkompresi dengan tekanan sangat tinggi, mencapai 200 hingga 250 bar.

​Tekanan ekstrem ini menuntut adanya instalasi khusus berupa Pressure Regulating System (PRS) untuk menurunkan tekanan gas agar aman saat dialirkan ke kompor-kompor dapur. Selain memerlukan investasi alat baku yang tidak murah di awal, sistem ini membutuhkan ruang penyimpanan yang luas, terbuka, dan steril dari pemukiman padat.

​Persoalannya, dapur SPPG ini beroperasi di tingkat pedesaan dengan melibatkan tenaga kerja lokal yang sebagian besar adalah warga sekitar atau ibu rumah tangga. Hal ini memicu pertanyaan mengenai sejauh mana kesiapan dan kedisiplinan para pekerja dapur dalam mengoperasikan sistem gas bertekanan tinggi ini. Kelalaian kecil dalam pemeliharaan pipa atau deteksi dini kebocoran bisa berdampak fatal.

​Pihak PT RME memang menjamin bahwa operasional CNG ini aman selama mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga konsistensi pengawasan keselamatan tersebut ketika program ini nantinya benar-benar diekspansi ke puluhan SPPG lain di pelosok Rembang.

​Efisiensi biaya 30 persen jelas menjadi angin segar bagi APBD dan keberlangsungan anggaran program. Namun, Pemkab Rembang dan PT RME kini diuji untuk membuktikan bahwa efisiensi tersebut tidak mengorbankan kepastian pasokan makanan dan keselamatan para pahlawan dapur di desa-desa. (kj/red)

Komentar Warga (0)

Tinggalkan Tanggapan

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!