REMBANG, KAWALJATENG.COM — Polemik tata kelola administrasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran di Kabupaten Rembang memasuki babak baru. Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, memberikan klarifikasi krusial terkait draf Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) yang telah diserahkan ke DPRD Rembang.
Fahrudin meluruskan isu yang berkembang di publik mengenai dugaan tanda tangan pada berkas anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa poin utama persoalan terletak pada keberadaan fiat atau paraf persetujuan administratif selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Bukan tanda tangan, tapi fiat atau singkatan tanda tangan… atau persetujuan dari Ketua TAPD. Saya selaku Ketua TAPD belum pernah diajak membahas R-KUA-PPAS," tegas Fahrudin saat dikonfirmasi, Kamis (19/9).
Pernyataan ini mengindikasikan adanya celah mekanisme dalam prosedur penyusunan dokumen anggaran daerah. Draf perencanaan anggaran tersebut diketahui sudah berproses dan masuk ke meja legislatif tanpa keterlibatan penuh maupun pembahasan bersama pimpinan TAPD yang sah.
Di saat bersamaan, Fahrudin juga membenarkan rencana pergeseran tugas dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Beliau mengonfirmasi akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Sekda dan bersiap dilantik mengemban amanat baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang.
Kendati membeberkan adanya kejanggalan prosedur administratif internal, Fahrudin memilih untuk tetap fokus menjaga kondusivitas tata kelola pemerintahan daerah serta mendukung kelancaran proses pembahasan anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu. (Yul/KJ)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!