Wacana Pajak Digital Dinilai Bikin Warga Pati Makin Marah

PATI, KawalJateng.com – Masyarakat Kabupaten Pati dicap sebagai masyarakat yang konsisten menolak adanya kebijakan berbau pajak. Hal itu memunculkan gerakan pada Agustus 2025 lalu hingga hari ini.

Diskusi publik, audiensi, bahkan demonstrasi membara di Bumi Mina Tani gara-gara persoalan pajak. Terlebih ada isu pemberlakuan pajak digital mencuat mulai 9 November 2026 alias hari ini.

Menyikapi hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan pemerintah berhati-hati menetapkan kebijakan. Kepala Divisi (Kadiv) Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengatakan sulitnya perekonomian masyarakat dapat memunculkan kemarahan jika nanti ada tarikan-tarikan pajak.

“Pajak e-money (pajak digital) kalau perlu disahkan rasanya kita perlu melihat konstruksi kebijakannya seperti apa. Jangan sampai kebijakan pajak pemerintah membebani warga, di saat warga tidak diberikan akses pekerjaan layak, harga bahan pokok tidak wajar, jangan sampai kenaikan pajak e-money memantik kembali gerakan di tingkat lokal hingga nasional,” ujarnya kepada awak media usai mengisi materi diskusi publik di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, pada Sabtu, 7 November 2026.

Menurutnya masyarakat Kabupaten Pati akan mengomando aksi massa lagi seandainya kebijakan menarik pajak pada objek tertentu diterapkan.

“Lagi-lagi Pati mulai membangun gerakan dari isu pajak. Khawatirnya isu pajak menjadi letupan kembali, bukan hanya di Pati tetapi di daerah lain juga,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru bernama sistem pemungutan pajak atas transaksi luar negeri (SPP-TDLN) yang dirancang untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) digital dari luar negeri.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ungkapnya, Senin, 2 November 2026 lalu.

Pemungutan PPN melalui SPP-TDLN hanya dilakukan terhadap transaksi digital atas pemasukan produk digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," tutur Inge. (Sgh/Red)