kawaljateng.com - Mengawal Informasi Terpercaya
2 Oktober 2026
Logo Mobile
Kategori

Bupati Rembang Dituding Hindari Audiensi Soal Skandal Anggaran

Bupati Rembang Dituding Hindari Audiensi Soal Skandal Anggaran
Bupati Rembang Harno memicu polemik usai dipastikan absen dari rapat audiensi terbuka bersama Forum Rakyat Rembang Bersatu (FORRBES).

REMBANG, kawaljateng.com - Bupati Rembang Harno memicu polemik usai dipastikan absen dari rapat audiensi terbuka bersama Forum Rakyat Rembang Bersatu (FORRBES). Pertemuan krusial yang dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Senin (5/10/2026) tersebut justru ditinggalkan Bupati yang memilih berfokus ke lapangan untuk mengeksekusi proyek infrastruktur.

Sikap kepala daerah ini memicu kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bupati Harno dituding sengaja menghindari ruang rapat dewan guna mengelak dari sorotan publik terkait skandal transparansi anggaran.

Dalih Kerja Nyata dan Perbaikan Akses Jalan

Saat dikonfirmasi mengenai keputusannya, Harno berdalih bahwa langkahnya turun langsung ke lapangan merupakan respons atas kebutuhan mendesak masyarakat terkait fasilitas publik, khususnya akses mobilitas warga yang dinilai masih memprihatinkan.

"Maaf mas, saatnya bekerja untuk rakyat. Rakyat menunggu kerja nyata, terutama jalan-jalan yang masih belum bagus," tegas Harno melalui pesan singkat, Jumat (2/10/2026).

FORRBES: Taktik Murahan Pengalihan Isu

Koordinator Aksi FORRBES, Arif Yulianto, mengecam keras sikap Bupati. Menurutnya, alasan meninjau infrastruktur rusak hanyalah taktik pengalihan isu dari persoalan pokok yang sedang dihadapi Pemkab Rembang.

Beberapa poin utama yang disoroti FORRBES meliputi:

Pertanggungjawaban Transparansi Anggaran: Kehadiran Bupati di ruang sidang dinilai mutlak untuk menjelaskan indikasi penyimpangan dan tata kelola anggaran daerah. 

Polemik Seleksi Jabatan (JPTP): Adanya dugaan karut-marut dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Rembang. 

Cermin Buruk Reformasi Birokrasi: Tindakan melarikan diri dari forum resmi DPRD dinilai mempertegas buruknya komitmen kepemimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi. (yul/red)

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!