REMBANG, kawaljateng.com – Pemerintah Kabupaten Rembang bergerak cepat mencari jalan keluar terkait kendala tata ruang yang mengganjal rencana investasi raksasa. Konsorsium pengusaha asal China yang berniat membangun kawasan industri tekstil dan garmen terintegrasi seluas 500 hektare, kini terbentur aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Bupati Rembang, Harno, mengungkapkan bahwa minat investasi dari Negara Tirai Bambu tersebut menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sebagian dari total lahan yang dibidik investor ternyata masuk dalam zona hijau yang dilindungi regulasi.
"Kemarin ada investor yang mau masuk ke Rembang. Mereka meminta lahan untuk konsorsium sekitar 500 hektare. Namun sebagian lahan yang dibutuhkan ternyata berbenturan dengan kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Nah, ini yang sedang kita carikan solusi, bagaimana nanti penggantian atau penyesuaian lahannya," ujar Harno saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus.
Dilema Koridor Segitiga Emas Rembang-Jape-Lasem
Lokasi yang menjadi target utama para investor asing ini berada di koridor strategis Segitiga Emas Rembang-Jape-Lasem. Wilayah ini sejatinya telah diproyeksikan oleh Pemkab Rembang sebagai kawasan pengembangan industri skala besar dengan total luas mencapai 2.000 hektare.
Dari total ketersediaan lahan tersebut, pihak konsorsium membutuhkan sekitar 500 hektare untuk mendirikan ekosistem pabrik garmen dari hulu ke hilir. Tumpang tindih dengan status LSD membuat proses pemetaan dan penjajakan lahan berjalan lebih alot karena harus tunduk pada regulasi tata ruang yang ketat.
Ekosistem Garmen Modern Hulu ke Hilir
Ketegasan Pemkab Rembang untuk memuluskan proyek ini bukan tanpa alasan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Dwi Martopo, membenarkan bahwa konsep yang dibawa oleh konsorsium China ini sangat menjanjikan dan berbeda dari sekadar pabrik konveksi biasa:
Rantai Pasok Mandiri: Seluruh proses produksi—mulai dari pembuatan benang, pengolahan bahan baku, pembuatan kain, proses konveksi, hingga menjadi pakaian jadi siap ekspor—akan dipusatkan dalam satu kawasan tunggal.
Menampung Puluhan Perusahaan: Kawasan industri terpadu ini direncanakan bakal menjadi rumah bagi sekitar 50 perusahaan tekstil yang saling terhubung dalam rantai pasok.
Efisiensi Tinggi & Berdaya Saing: Sistem produksi yang terintegrasi penuh diyakini mampu memotong biaya logistik operasional secara signifikan sekaligus mendongkrak daya saing produk di pasar internasional.
Rekomendasi Kadin Bali dan Progres Lahan
Dwi Martopo mengungkapkan, masuknya konsorsium pengusaha China ini berawal dari rekomendasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali. Setelah mencari beberapa alternatif lokasi di Indonesia, mereka menilai Rembang memiliki prospek paling menjanjikan untuk pengembangan skala besar.
"Investor tersebut direkomendasikan oleh teman-teman Kadin Provinsi Bali, kemudian diarahkan ke Jawa Tengah. Selama ini kami sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan," ungkap Dwi pada Selasa, 2 Juni 2026.
Meski Bupati Harno sudah memberikan sinyal dukungan penuh, realisasi proyek ini masih berada pada tahap awal. Pihak konsorsium saat ini sedang menyiapkan kajian mendalam dan mengerahkan konsultan khusus untuk menangani urusan pembebasan lahan.
"Kami masih menunggu konsultan yang menangani pembebasan lahan dari pihak konsorsium. Kalau kami yang menangani langsung tentu tidak tepat, karena itu menjadi kewenangan pihak investor," terangnya.
Untuk saat ini, aktivitas di lapangan masih berfokus pada pemetaan mendalam dan identifikasi lahan potensial, termasuk memverifikasi status kepemilikan tanah dan kondisi fisik lahan agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari. (Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!