REMBANG, kawaljateng.com — Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan di Kabupaten Rembang kian benderang. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) setempat akhirnya blak-blakan mengakui adanya celah menganga pada sistem pengawasan jembatan timbang di wilayah Sale (Gading).
Pernyataan tersebut mencuat menyusul inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kabupaten Rembang ke lokasi jembatan timbang tersebut baru-baru ini.
Langkah legislatif itu mempertegas sinyalemen bahwa daerah terus merugi akibat tata kelola pengawasan retribusi tambang yang kedodoran.
Kepala BPPKAD Rembang, Drupodo, menyatakan pihaknya terbuka dan mengapresiasi temuan lapangan dari para legislator. Alih-alih membantah, ia justru membeberkan kronisnya kelemahan sistem pengawasan yang selama ini dimanfaatkan oleh para pengusaha dan pengemudi armada tambang.
“Kami akui ada celah waktu operasional. Banyak armada yang sengaja lewat sebelum pukul 07.00 WIB atau setelah pukul 16.00 WIB saat petugas sudah tidak bertugas,” kata Drupodo. “Ini bukan intervensi, melainkan sinergi yang sangat kami butuhkan untuk memperbaiki sistem pengawasan.”
Celah Manis Self-Assessment dan Infrastruktur Kedaluwarsa
Selain persoalan jam jaga petugas yang bolong, BPPKAD mengungkapkan bahwa jebolnya potensi PAD ini juga berakar dari sistem pemungutan pajak tambang yang masih mengandalkan mekanisme self-assessment atau pelaporan mandiri dari wajib pajak.
Sejauh ini, pengawasan ketat berupa verifikasi fisik yang rigid baru bisa diterapkan pada penambang skala besar yang menggunakan jalur distribusi laut. Kelompok ini diwajibkan menunjukkan bukti lunas pajak daerah sebelum komoditas tambang mereka diizinkan naik ke kapal (pengapalan).
Sementara untuk jalur darat yang membelah Pos Sale, pengawasan mandek akibat kondisi infrastruktur yang dinilai sudah kedaluwarsa dan tidak ideal untuk mengimbangi laju industri pertambangan modern.
Setidaknya ada tiga kendala utama yang dihadapi di lapangan saat ini:
Kapasitas Tonase Minim: Jembatan timbang yang ada saat ini tidak dirancang mumpuni untuk mengukur berat truk ukuran jumbo secara akurat.
Lahan Haluan Sempit: Area manuver di sekitar pos timbangan terlalu sempit, memaksa kendaraan besar kesulitan masuk untuk ditimbang.
Krisis Personel: Jumlah petugas di lapangan tidak sebanding dengan ledakan volume kendaraan tambang yang melintas saban hari.
“Kondisi timbangan dan lahan saat ini memang belum ideal. Truk besar sulit masuk dan ditimbang akurat. Jumlah personel juga kedodoran dibanding volume kendaraan setiap hari,” ujar Drupodo menambahkan.
Janji Mata-Mata Digital di Titik Krusial
Menanggapi rapor merah tata kelola pajak ini, BPPKAD Rembang berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Otoritas keuangan daerah tersebut mengklaim tengah menyiapkan skema perluasan lahan pos serta peningkatan kapasitas tonase jembatan timbang Sale agar bisa menjaring truk-truk berskala besar.
Guna memangkas manipulasi data di lapangan sekaligus menyiasati keterbatasan personel, pemerintah daerah berencana menggeser model pengawasan konvensional ke arah digitalisasi.
BPPKAD berencana memasang kamera pemantau (CCTV) di sejumlah titik krusial guna melakukan pengawasan secara real-time. Langkah ini diambil agar data fisik kendaraan yang melintas di jalur tambang dapat disinkronkan secara langsung dengan sistem pencatatan elektronik milik petugas, tanpa celah negosiasi di jalanan. (Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!