KLATEN, kawaljateng.com — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengirimkan sinyal perang terbuka terhadap para calo, makelar, dan oknum "mafia sekolah" yang biasa bermain dalam penerimaan siswa baru. Dengan nada bicara penuh penekanan, Gubernur meluncurkan moto baru yang menjadi dasar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027: "No Titip-titip, No Jastip (Jasa Penitipan)".
Ultimatum keras ini disampaikan langsung oleh Ahmad Luthfi di hadapan para kepala sekolah, guru, serta perwakilan orang tua murid saat memimpin acara Peluncuran SPMB 2026 yang dipusatkan di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, pada Selasa (19/5/2026).
Gubernur menegaskan, di bawah kepemimpinannya, tidak ada lagi ruang bagi praktik "surat sakti" pejabat, memo sakti, ataupun intervensi finansial untuk meloloskan calon siswa ke sekolah negeri.
"Saya ingatkan kepada semuanya, jangan ada yang coba-coba menitipkan anak atau menggunakan jasa titipan di SPMB tahun ini. Saya tegaskan di sini: Semakin Anda titip, semakin saya coret namanya!" ujar Ahmad Luthfi disambut riuh tepuk tangan hadirin.
Sanksi Instan: Diskualifikasi Tanpa Kompromi
Pernyataan "semakin saya coret" bukan sekadar gertakan politik. Pemprov Jateng memastikan bahwa sistem verifikasi data SPMB tahun ini terintegrasi secara ketat. Jika dalam proses seleksi berjalan ditemukan adanya kecurangan, manipulasi data kependudukan (KK zonasi), atau adanya intervensi dari pihak luar, maka hak calon siswa tersebut untuk bersekolah di sekolah negeri pilihan akan langsung dicabut seketika itu juga.
Langkah ekstrem ini sengaja diambil demi memberikan efek jera, sekaligus melindungi hak anak-anak berprestasi dan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering kali terdepak akibat praktik curang tersebut.
Benteng Pengawasan Hukum: Siap Pidanakan Pelaku
Demi mengawal kesucian moto "No Titip-titip" tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi tidak ingin pasukannya bekerja sendiri. Pemprov Jawa Tengah secara resmi menggandeng lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia serta Aparat Penegak Hukum (APH) dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan.
Pengawasan ketat akan dibuka secara transparan kepada publik. Jika ditemukan adanya indikasi pungutan liar (pungli), suap-menyuap, atau gratifikasi jabatan, Pemprov Jateng memastikan kasusnya akan langsung ditarik ke ranah hukum pidana. Pihak-pihak yang terlibat—baik itu calo dari luar maupun oknum internal sekolah—akan diseret ke pengadilan.
Komitmen Melahirkan Generasi Jujur
Melalui ketegasan yang digaungkan dari Klaten ini, Pemprov Jateng ingin menanamkan nilai integritas sejak dini. Menurut Gubernur, pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari proses hulu yang jujur dan bersih.
Dengan sistem SPMB 2026 yang transparan dan bebas dari intervensi "titip-menitip", Jawa Tengah optimis dapat melahirkan ekosistem pendidikan yang adil, setara, dan mampu memberikan hak pendidikan yang sama bagi seluruh anak bangsa tanpa pandang bulu.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!