REMBANG — Masuknya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi khusus dari pihak swasta menjadi angin segar yang membuat ratusan kapal di Pelabuhan Perikanan Tasikagung, Rembang, kembali melaut. Kendati demikian, Paguyuban Nelayan Jaring Tarik Berkantong (JTB) Bhaita Adhiguna Rembang menegaskan langkah ini hanyalah solusi jangka pendek. Mereka menyatakan akan tetap mengawal tuntutan intervensi harga khusus nelayan yang permanen dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, sekitar 60 persen kapal nelayan berbobot di atas 30 Gross Ton (GT) di Tasikagung memilih mogok melaut selama hampir sebulan akibat melambungnya harga solar industri yang sempat menyentuh Rp18.000 hingga Rp23.000 per liter. Kelumpuhan ini tidak hanya memukul pendapatan nelayan, tetapi juga membuat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sepi dan melumpuhkan warung-warung di sekitar pelabuhan.
Kini, berkat fasilitasi suplai dari supplier swasta PT Indah Raya Santosa, nelayan bisa mengakses solar industri dengan harga Rp14.700 per liter. Angka ini dinilai cukup masuk akal untuk menutupi tingginya biaya operasional kapal besar yang sekali jalan bisa menghabiskan hingga 9.000 liter solar. Alhasil, sekitar 40 persen kapal dilaporkan sudah mulai kembali bertolak ke perairan Bawean dan Masalembu.
Menanti Sinergi KKP dan ESDM
Meski aktivitas pelabuhan mulai berdenyut kembali, Sekretaris Paguyuban Nelayan JTB Bhaita Adhiguna Rembang, Maksum, menyatakan bahwa para nelayan tidak akan mengendurkan pengawalan terhadap kebijakan tata niaga BBM bagi sektor perikanan.
Menurut Maksum, pemanfaatan solar non-subsidi khusus dari pihak ketiga ini bersifat situasional agar dapur para nelayan dan anak buah kapal (ABK) bisa tetap mengepul. Tujuan utama mereka tetaplah kepastian regulasi dari negara.
"Kami mengapresiasi adanya suplai yang menjembatani kesulitan nelayan saat ini. Namun, kami tetap menunggu dan mengawal realisasi koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian ESDM terkait penetapan harga solar khusus nelayan," tegas Maksum.
Sebelumnya, pihak paguyuban telah melakukan langkah formal dengan menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Rembang. Melalui jalur legislatif tersebut, mereka mendesak pemerintah pusat untuk melahirkan formula kebijakan harga BBM yang berpihak pada keberlanjutan sektor perikanan tangkap nasional, khususnya bagi kapal-kapal lokal yang menjadi tumpuan hidup ribuan warga pesisir.
Pemerintah Daerah Terus Pantau Suasana Lapangan
Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang memastikan akan terus memantau stabilitas pasokan BBM di pelabuhan pasca-masuknya suplai swasta ini.
Sekretaris Dinlutkan Rembang, Nurida Andante, menyebutkan bahwa pemenuhan logistik melaut kini sudah jauh lebih terfasilitasi. Pihaknya berharap, dengan harga Rp14.700 per liter yang relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasar industri sebelumnya, sisa kapal yang masih bersandar bisa segera menyusul untuk beroperasi.
Hingga saat ini, suasana di dermaga Tasikagung kian sibuk. Sembari para pengurus paguyuban mengawal proses birokrasi di tingkat pusat, hilir mudik truk pembawa es balok dan persiapan perbekalan kapal di lapangan menjadi bukti bahwa nelayan Rembang menolak untuk terus terpuruk dalam krisis. (Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!