DPRD Pati Pastikan Pelayanan Publik Tetap Normal di Tengah Kekosongan Ratusan Kursi Perangkat Desa

PATI, kawaljateng.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memastikan roda pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan prima dan tidak terganggu, meskipun saat ini terdapat ratusan posisi Perangkat Desa (Perades) yang kosong.

Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menegaskan bahwa pihak legislatif terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administratif tidak terhambat oleh minimnya jumlah personel di lapangan.

"Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat di desa-desa tetap berjalan normal seperti biasa," ujar Narso dalam keterangannya.

Guna membuktikan komitmen tersebut, Komisi A DPRD Pati juga telah turun langsung ke lapangan dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah balai desa di wilayah Kabupaten Pati. Dari hasil pantauan langsung tersebut, aktivitas pelayanan administrasi warga terpantau masih berjalan kondusif.

Penyusunan Regulasi dan Target Pengisian

Selain mengawal stabilitas pelayanan, DPRD Pati saat ini tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan akar permasalahan. Pihak Komisi A bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Bagian Tata Pemerintahan Setda Pati sedang intensif menyusun mekanisme regulasi pengisian jabatan.

Regulasi ini nantinya tidak hanya mengatur pengisian ratusan formasi Perades yang kosong, tetapi juga mencakup mekanisme pengisian jabatan Kepala Desa (Kades) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Draf regulasi ini diprioritaskan untuk segera masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini.

Mengingat draf Peraturan Daerah (Perda) tersebut harus melewati serangkaian tahapan wajib—mulai dari uji publik hingga evaluasi dan persetujuan dari otoritas terkait—proses pengisian jabatan secara serentak ditargetkan baru bisa terlaksana pada bulan Maret tahun depan.

Melalui langkah taktis ini, Pemkab dan DPRD Pati berharap kekosongan jabatan di tingkat pemerintahan desa dapat segera terisi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan payung hukum yang matang. (Red)