BLORA, kawaljateng.com – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menerima alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1,5 miliar pada tahun anggaran 2026. Dana yang bersumber dari aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng ini dialokasikan khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana di delapan sekolah tingkat dasar dan menengah.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sandy Tresna Hadi, mengonfirmasi bahwa bantuan tersebut menyasar enam Sekolah Dasar (SD) dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Delapan sekolah yang menerima bantuan keuangan Provinsi Jateng tersebut, terdiri dari enam sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP)," ujar Sandy saat ditemui di Blora, Rabu.
Dua satuan pendidikan tingkat menengah yang menerima dana tersebut adalah SMP Negeri 1 Tunjungan dan SMP Negeri 2 Banjarejo. Masing-masing sekolah mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp200 juta, yang direncanakan untuk pembangunan ruang komputer serta perluasan atau rehabilitasi ruang kelas.
Sementara itu, lima sekolah dasar, yakni SDN 2 Sukorejo, SDN 2 Tambahrejo, SDN Bradak, SDN Karangtengah, dan SDN 2 Sarimulyo masing-masing memperoleh alokasi Rp200 juta. Sedangkan satu sekolah lainnya, yaitu SDN 2 Nglebur, menerima dana sebesar Rp100 juta.
"SD Negeri 2 Tambahrejo dan SD Negeri 2 Sukorejo rencananya untuk membangun ruang perpustakaan. Sedangkan sekolah lainnya digunakan untuk rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas sesuai kebutuhan masing-masing," kata Sandy menjelaskan peruntukan anggaran tersebut.
Nilai total bantuan tahun 2026 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pagu tahun anggaran 2025. Pada tahun lalu, Kabupaten Blora menerima dana Bankeu Provinsi sebesar Rp1,3 miliar yang didistribusikan secara variatif ke 12 sekolah (11 SD dan 1 SMP) dengan nominal mulai dari Rp60 juta hingga ratusan juta rupiah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan riil sekolah.
Selain mengandalkan dana intervensi dari tingkat provinsi, Sandy memaparkan sejumlah sekolah di Blora saat ini juga tengah memproses program revitalisasi sarana dan prasarana yang didanai langsung oleh pemerintah pusat melalui skema Alokasi Belanja Tambahan (ABT), yang serupa dengan mekanisme APBD Perubahan di tingkat daerah.
Tercatat sebanyak 28 sekolah—terdiri atas 11 TK, 14 SD, dan 3 SMP—kini memasuki fase penandatanganan kontrak kerja setelah sebelumnya menyelesaikan bimbingan teknis (bimtek). Berbeda dengan mekanisme Bankeu Provinsi, usulan program revitalisasi pusat ini diajukan secara mandiri oleh pihak sekolah secara langsung melalui sistem tanpa perantara Dinas Pendidikan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Blora sendiri mencatat volume usulan fasilitas pendidikan di wilayahnya sangat tinggi. Guna menjaga transparansi dan objektivitas, penentuan skala prioritas dilakukan secara ketat mengingat kapasitas anggaran pusat yang terbatas.
"Di Blora terdapat sekitar 600 SD, 102 SMP, dan lebih dari 900 satuan TK/PAUD. Untuk program revitalisasi, Dinas Pendidikan sebelumnya menginput 130 usulan SD. Namun, pemerintah pusat hanya memprioritaskan 15 persen usulan dari setiap kabupaten/kota berdasarkan tingkat urgensi," terang Sandy.
Ia menegaskan seluruh proses seleksi dan verifikasi kelayakan bantuan tidak dilakukan secara subjektif, melainkan mengacu secara real-time pada indikator tingkat kerusakan fisik—kategori sedang hingga berat—yang terdokumentasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Sistem aplikasi kementerian memvalidasi kelengkapan administrasi yang diunggah oleh sekolah secara mandiri, sehingga memastikan penyaluran dana intervensi fisik tersebut tepat sasaran dan objektif sesuai asas kemanfaatan publik. (Kj/red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!