PATI, KawalJateng.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayor Jenderal (Purn) Trenggono menjenguk korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di Kabupaten Pati, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo, RS Keluarga Sehat Hospital (KSH), RS Mitra Bangsa, RS Fastabiq Sehat, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gembong. Ia juga akan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong yang diduga menyediakan menu MBG di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gembong, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Pati, dan MTs Mambaul Ulum.
Sejauh ini ada 269 korban bergejala akibat santapan MBG. Mereka tengah dirawat di sejumlah faskes, baik perawatan inap maupun perawatan jalan.
"Sampai dengan sore ini 269 dirawat. Semua kondisi segera pulih, tidak ada kondisi mengkhawatirkan, mungkin beberapa waktu ke depan sudah baik," katanya saat menjenguk pasien korban dugaan keracunan MBG di RS KSH, Kamis, 10 September 2026.
BGN berkomitmen mengecek secara detail di setiap dapur MBG agar menyiapkan menu yang baik supaya tidak ada peristiwa yang buruk pada penerima manfaat. Hal ini akan dilakukan di SPPG seluruh Indonesia, sebagaimana di wilayah kawasan eks-Karesidenan Pati. Ia akan mengevaluasi tata kelola SPPG.
"Semenjak kepemimpinan yang baru kami berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, menyiapkan dapur dengan baik. Namun, di antara semua kan banyak, ada satu dua yang tidak sesuai SOP, tidak patuh tahapan penyiapan makanan harus kita evaluasi terus," ungkapnya.
Pihak BGN akan melakukan suspend ke SPPG yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai komitmen pemerintah dan BGN jika SPPG tidak beroperasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
"SPPG yang jelas di-suspend, kalau semakin jelek akan supend permanen. Itu sudah komitmen kita apabila ada dapur yang menyiapkan MBG tidak baik, dalam hal ini ada keracunan langsung kita suspend berat, kalau semakin jelek suspend permanen," tegas Trenggono kepada awak media.
Terkait dengan biaya pengobatan korban dugaan keracunan, pihaknya dan pemerintah daerah (pemda) akan menanggung seluruhnya.
"Kami sudah sampaikan ke bupati, semua obat ditangani pemda dan BGN. Biaya pengobatan idak ada masalah sudah diatasi pemda dan BGN," ucapnya.
Merespons peristiwa ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan menerapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra memutuskan KLB demi menyelamatkan nyawa para pasien yang menjadi korban.
"Kami memang mengutamakan masalah pelayanan kesehatan masyarakat menyangkut nyawa. Saya putuskan KLB karena kami utamakan penyelamatan dulu, makanya kami handle langsung," terang Chandra di sela mendampingi pimpinan BGN.
Pekan depan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati akan melakukan pengecekan di seluruh dapur penyedia MBG. Dari pengecekan itu, pihaknya mengevaluasi untuk kemudian dilaporkan ke BGN.
"Kami koordinasi, minggu depan sisir semua dapur di Pati, nanti saya datang sendiri dengan tim kami mengecek ulang fasilitas di 172 dapur di Pati. Kami cek fasilitas dan kemampuan dapur yang melayani mitra di Pati. Kami berkomitmen membenahi fasilitas dapur," tuturnya.
Selanjutnya, tahap penindakan akan diserahkan kepada BGN. BGN yang memiliki kewenangan dalam memutuskan SPPG berlanjut atau ditutup permanen.
"Terkait trauma, makanya itu kami pemda hadir mendukung program Presiden Prabowo, memastikan semua dapat melayani dengan aman. Kita evaluasi total," ujarnya.
Berkaitan dengan beberapa sekolah yang memilih tak mau menerima MBG, pihaknya sedang mengkonsultasikan persoalan tersebut. Dan, pihaknya bersama BGN tengah menguji sampel makanan ke laboratorium. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!