KAWALJATENG.COM, KUDUS – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat mulai menyuar dari daerah. Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus menggelar Konsolidasi Akbar bertajuk “Kawal Reformasi” di halaman perpustakaan kampus setempat, Rabu (17/6/2026).
Aksi ini menjadi panggung bagi para mahasiswa untuk membedah instabilitas ekonomi nasional serta mengevaluasi program-program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai membebani masyarakat kecil.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus, Ahmad Thoyyib Sertiansyach, menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah awal untuk menghimpun kekuatan kritis dari seluruh elemen mahasiswa di Kudus.
“Kami mengumpulkan elemen organisasi mahasiswa untuk mengkaji ulang tentang kinerja Presiden Prabowo dan juga mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan,” ujar Thoyyib kepada awak media.
Soroti Makan Bergizi Gratis Hingga Koperasi Desa
Dalam kajian kritis tersebut, Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus merumuskan sedikitnya 7 poin tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera direspons oleh pemerintah pusat. Dua program megaproyek yang menjadi sorotan tajam adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan membuka data anggaran MBG secara transparan guna menghindari potensi kebocoran anggaran. Mereka juga menuntut pelibatan ahli gizi independen serta audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, skema top-down atau instruksi searah dari pusat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih secara seragam hingga target 80 ribu unit diminta untuk segera dihentikan karena dinilai dipaksakan tanpa melihat kesiapan riil di desa-desa.
Tolak Kenaikan BBM demi Daya Beli Rakyat
Tidak hanya program baru, isu klasik yang langsung berdampak pada isi dompet masyarakat—yakni stabilitas rupiah dan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)—menjadi poin krusial yang paling disuarakan.
Mahasiswa menuntut pemerintah untuk membatalkan atau setidaknya membekukan rencana kenaikan harga BBM. Menurut mereka, di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah, menaikkan harga BBM justru akan menghantam daya beli masyarakat yang saat ini sudah sangat tertekan.
"Aksi ini adalah bentuk partisipasi dan kontrol sosial kami sebagai akademisi. Semangat reformasi dan demokrasi harus tetap berjalan sesuai dengan koridor dan amanat konstitusi," tegas aliansi mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.
Gerakan dari Kampus UIN Sunan Kudus ini diprediksi akan memicu konsolidasi serupa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa waktu ke depan. (kj/red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!