PATI, KawalJateng.com – Rencana pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Kecamatan Jaken dan Tambakromo kembali mencuat ke permukaan. Langkah strategis ini digagas guna merespons tingginya keluhan masyarakat terkait sulitnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan tersebut untuk menembus jenjang SLTA negeri akibat regulasi sistem zonasi.
Meski sebaran SMA negeri di Kabupaten Pati secara kuantitas dinilai cukup banyak, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya bagi warga di wilayah selatan dan tenggara. Faktor geografis dan kuota tampung yang terbatas kerap membuat putra-putri daerah setempat tersisih dalam proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Sunarji, membenarkan adanya kekosongan fasilitas pendidikan tingkat atas negeri di beberapa titik krusial tersebut. Kondisi ini memaksa para calon siswa untuk mencari alternatif sekolah yang jaraknya relatif jauh dari tempat tinggal mereka.
"Di beberapa titik wilayah Kabupaten Pati memang belum tersedia SMA negeri. Akibatnya, saat anak-anak ingin melanjutkan ke sekolah negeri, mereka harus mencari ke luar daerah. Banyak yang akhirnya tertolak karena kuota terbatas dan terbentur aturan zonasi," jelas Sunarji saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2026).
Kendati urgensi pembangunan dinilai mendesak, realisasi proyek ini masih terganjal persoalan klasik, yakni ketersediaan lahan. Pihak Disdikbud menyebutkan bahwa pendirian sebuah SMA negeri yang ideal membutuhkan pembebasan lahan yang cukup luas dan perencanaan yang matang.
"Kendala utama salah satunya adalah ketersediaan lahan. Untuk di Tambakromo sendiri lahannya belum siap. Jika regulasinya mengharuskan untuk membeli, mekanismenya seperti apa, itu yang masih kami formulasikan. Yang jelas, pembahasan mengenai kebutuhan lahan ini sebenarnya sudah berlangsung lama," tambah Sunarji.
Mengingat wewenang dan kebijakan operasional pengelolaan pendidikan tingkat SMA berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Provinsi, Disdikbud Kabupaten Pati kini tengah mengintensifkan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
Pihak daerah menegaskan tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan sebelum seluruh aspek teknis, yuridis, dan logistik terpenuhi secara komprehensif. Kajian mendalam bersama pihak provinsi diharapkan dapat melahirkan solusi konkret bagi pemenuhan hak pendidikan masyarakat Pati selatan.
"Kami belum bisa memberikan keputusan atau jawaban mendetail untuk saat ini. Kami akan mengkaji secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jateng. Keputusan akhir nanti bersandar pada kebijakan pemerintah daerah, terutama kepastian ketersediaan lokasi yang representatif," pungkas Sunarji. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!