Tahun Ajaran Baru Tinggal Menghitung Hari, Sekolah Rakyat SD di Pati Masih Kurang Siswa

PATI, kawaljateng.com - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, dr. Aviani Tritanti Venusia menegaskan bahwa penjangkauan murid Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Pati tengah berlangsung. Hal ini untuk memenuhi kuota jenjang Sekolah Dasar (SD) sejak pendaftaran dengan berbagai pertimbangan.

“Sementara penjangkauan sudah dilaksanakan. Namun jika dalam perjalanan ada temuan lagi, kemungkinan bisa diakomodir jika sesuai syarat ketentuan,” tuturnya belum lama ini.

Perlu diinformasikan, penerimaan SR mengutamakan masyarakat dengan kondisi perekonomian SR Desil 1 dan Desil 2. Pihaknya melakukan kunjungan ke rumah-rumah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Diketahui, SR jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing jenjang menerima 90 murid.

Kondisi tersebut ditanggapi oleh Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo. Pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sosialisasi penerimaan murid SR, menyusul masih rendahnya keterisian kuota jenjang SD di Kecamatan Tlogowungu.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi agar kuota SD dapat segera terpenuhi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Menurutnya informasi mengenai SR belum sepenuhnya menjangkau masyarakat sasaran. Ia menilai tidak semua keluarga kurang mampu memiliki akses terhadap media sosial (medsos) sehingga dibutuhkan keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa.

“Kuota Sekolah Rakyat untuk SD memang masih kurang. Kami akan berkomunikasi dengan dinas terkait dan mencarikan solusi. Kemungkinan masih kurang informasi sampai ke bawah, karena belum tentu masyarakat kurang mampu memiliki media sosial,” urainya ketika diwawancarai awak media hari ini, Rabu, 8 Juli 2026.

Baginya SR harus benar-benar diperuntukkan bagi keluarga yang masuk kategori miskin sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami sudah mendapatkan laporan dari dinas saat rapat kerja. Memang pesertanya harus benar-benar berasal dari masyarakat kurang mampu, kalau sampai ada masyarakat mampu yang masuk, tentu menjadi sesuatu yang tidak tepat,” tegasnya. (Sgh/Red)