REMBANG, KawalJateng.com – Krisis air bersih mulai menghantui warga Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Aktivitas penyedotan air tanah untuk kepentingan komersial diduga menjadi pemicu mengeringnya sejumlah sumur milik warga. Ironisnya, ketika masyarakat meminta tindakan tegas, instansi pemerintah justru belum menunjukkan langkah penanganan yang jelas.
Persoalan ini menjadi sorotan setelah warga mengeluhkan dampak operasional sejumlah sumur bor skala besar di wilayah mereka. Air tanah yang disedot dalam jumlah besar disebut digunakan untuk kebutuhan operasional pabrik es hingga diperjualbelikan ke luar desa menggunakan truk tangki berkapasitas 10 ton.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang, Slamet Haryanto, menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyegelan terhadap sumur komersial tersebut.
Menurut Slamet, pengawasan dan penanganan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui sektor ESDM.
"Kewenangan penanganan dan pengawasan kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha berada pada ESDM pusat," kata Slamet saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan Satpol PP hanya dapat membantu pemantauan di lapangan apabila diminta oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Slamet juga menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan untuk menyampaikan pengaduan resmi kepada Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan di Blora.
ESDM Akui Belum Pegang Data Perizinan
Pernyataan Satpol PP tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab, pihak ESDM sendiri mengaku belum mengetahui secara pasti status perizinan sumur komersial yang dikeluhkan warga.
Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, Hadi Susanto, mengatakan pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
"Kami harus konfirmasi ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Kami tidak mempunyai data pasca kewenangan wilayah sungai menjadi kewenangan pusat," ujar Hadi melalui pesan WhatsApp.
Hadi menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerbitan izin pengusahaan air tanah skala mikro berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi setelah melalui proses penapisan atau verifikasi.
DLH Rembang: Sejak 2021 Belum Ada Data Persetujuan Lingkungan
Persoalan semakin serius setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang mengungkapkan belum menemukan data Persetujuan Lingkungan (Perling) untuk kegiatan usaha tersebut dalam catatan internal mereka.
Kepala DLH Rembang, Ika Himawan Afandi, menyebut berdasarkan penelusuran data, pihaknya belum menemukan dokumen lingkungan sejak 2021 hingga saat ini.
"Dari 2021 sampai sekarang belum ada data Perling (Persetujuan Lingkungan) untuk kegiatan tersebut," ungkap Ika.
Meski demikian, DLH akan melakukan verifikasi langsung untuk memastikan jenis kegiatan usaha dan kondisi dokumen lingkungan di lokasi.
"Verifikasi lapangan diperlukan untuk konfirmasi lebih jelasnya," imbuhnya.
Tiga RT Keluhkan Sumur Mengering dan Air Berubah Asin
Di tengah belum jelasnya penanganan dari instansi terkait, warga mengaku mulai merasakan dampak aktivitas penyedotan air tanah tersebut.
Sedikitnya tiga RT di wilayah RW 01 dilaporkan mengeluhkan sumur rumah tangga yang mulai mengering. Bahkan, sebagian sumber air yang masih tersisa disebut mengalami perubahan rasa menjadi asin.
Warga juga mendeteksi sedikitnya lima titik usaha serupa yang beroperasi di kawasan tersebut.
Aktivitas penyedotan disebut berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Air tanah kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan pabrik es dan didistribusikan ke luar desa menggunakan kendaraan tangki.
Warga menyayangkan aktivitas usaha tersebut karena mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah sejak awal kegiatan beroperasi.
"Tidak sama sekali ada rembukan. Adanya rembukan setelah dampak yang terjadi," ketus salah seorang warga.
Warga Minta Sumur Komersial Dipindahkan
Masyarakat Desa Sendangmulyo kini mendesak pemerintah daerah maupun instansi berwenang segera turun tangan. Mereka meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut hanya karena perbedaan kewenangan antarlembaga.
Warga berharap pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas perizinan, penggunaan air tanah, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Mereka juga meminta agar sumur komersial yang berada di sekitar permukiman dihentikan atau dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari sumber air warga.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar urusan perizinan usaha. Lebih dari itu, menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih bagi kebutuhan sehari-hari.
Jangan sampai kepentingan bisnis berjalan lancar, sementara warga harus menanggung krisis air di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. (yul/red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!