PATI, KawalJateng.com - Berdasarkan video ulasan podcast disebutkan jika tokoh politisi lokal Kabupaten Pati mengomando datangnya massa dari Bumi Mina Tani untuk demo ke Jakarta. Kelompok itu masih menjadi perdebatan, karena menyebut bahwa massa yang digerakkan termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Pembawa acara ulasan tersebut menyampaikan jika sekelompo orang diajak tokoh bernama Nistra Yohan untuk bertemu petinggi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebelum unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Dan, fakta itu pun terwujud ketika pada tanggal 26 Agustus 2026, Supriyono alias Botok dan kawan-kawan bertemu dengan politisi Gerindra yang juga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad.
Meski penyataan itu dilontarkan, tetapi setelah dikonfirmasi ke aktivis AMPB, Botok, mereka tak pernah berkomunikasi dengan Nistra Yohan. Bahkan massa yang diajak oleh Nistra Yohan bukan bagian dari AMPB.
"Saya tidak pernah komunikasi dengan siapa itu namanya? Nistra Yohan, politikus Gerindra. Kemarin justru media Jakarta bilang ada sekelompok masyarakat atas nama masyarakat Pati bertemu DPR RI di Jakarta," terangnya saat dikonfirmasi di kediamannya, Selasa, 8 September 2026.
Memang benar adanya jika ada kelompok lain dari Kabupaten Pati yang datang menemui pimpinan DPR RI. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Forum Komunikasi Rakyat Pati di bawah komando Lukman Hakim alias Gus Lukman, yang juga pimpinan Ansor, yang didampingi oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) lokal Kabupaten Pati.
"Usai pertemuan mereka saya dimintai wawancara media bahwa saya tegaskan tidak pernah ada koordinasi dengan teman-teman itu (Forum Komunikasi Rakyat Pati). Mereka tidak bagian dari AMPB," tegas Botok.
Ia mengatakan bahwa kelompok itu selama ini tak ada kontribusi di Kabupaten Pati. Bahkan mereka tidak pernah membuat gerakan di garis rakyat.
"Sejak saya di Pati, sejak demo Agustus 2025, mereka tidak pernah terlibat aksi di Pati. Tiba-tiba mereka audiensi dengan DPR RI," ungkapnya.
Perlu diketahui, pada 24 Agustus 2026 lalu, Forum Komunikasi Rakyat Pati sempat datang menemui Wakil DPR RI, di antaranya Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Mereka membawa tuntutan yang sama dengan AMPB yakni segera sahkan RUU Perampasan Aset.
Sebelumnya, Gus Lukman salah satu tokoh Forum Komunikasi Rakyat Pati mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset amat sangat krusial untuk disahkan. Ia bersama elemen masyarakat Kabupaten Pati mengaku bawa aspirasi rakyat kepada DPR RI.
"Kami ke DPR RI, yang mana siang ini kami menyuarakan kaitannya dengan segera adanya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena ini bagian permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. Itu yang pertama," ujar pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor kepada awak media, Senin, 24 Agustus 2026 lalu.
Selain menyuarakan percepat pengesahan RUU Perampasan Aset, mereka juga mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas. Forum Komunikasi Rakyat Pati juga meminta APH mengondisikan keamanan dan ketertiban masyarakat supaya kenyamanan terwujud, khususnya di Kabupaten Pati.
"Kedua, berkaitan dengan APH. Kami mendorong APH di daerah khususnya Kabupaten Pati segera bertindak tegas terhadap kericuhan dan ketidaknyamanan di Pati," tegasnya.
Pihaknya menegaskan bahwa Forum Komunikasi Rakyat Pati tergabung dari berbagai ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkomitmen menjamin ketertiban dan kedamaian lingkungan masyarakat. Maka dari itu, pihaknya memiliki langkah taktis dalam menyerukan aspirasi kepada pihak yang berwenang.
"Ini sebagai bentuk keresahan kami. Penyampaian kita berbeda (berbeda dengan demonstran). Saya kira ini bagian proses demokrasi, setiap warga dilindungi dalam menyampaikan pendapat, cuma cara kami berbeda," tuturnya menjawab pertanyaan awak media terkait demo yang dilakukan AMPB. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!