REMBANG, kawaljateng.com — Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas (Revit) SD bernilai belasan miliar rupiah di Kabupaten Rembang memicu polemik hangat. Alih-alih mendapatkan respons tegas dan langkah evaluasi konkret dari pimpinan birokrasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, justru memberikan tanggapan irit yang memicu sorotan publik.
Saat dimintai konfirmasi mengenai dugaan karut-marut pengerjaan hingga isu intervensi oknum luar dalam proyek tersebut, Fahrudin hanya memberikan jawaban singkat.
"Saya hanya bisa mendoakan semoga semua berjalan sesuai prosedur, Amiin," ujar Fahrudin melalui pesan singkat, Selasa (1/9/2026).
Sikap yang dinilai sebagai bentuk kepasrahan panglima ASN Rembang tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan. Doa birokrasi ini seolah berpacu dengan temuan mengejutkan dari jajaran legislatif.
DPRD Temukan Kusen Keropos dan Konsultan Ganda
Dalam inspeksi mendadak (sidak) teranyar di SDN Tasiksono, Kecamatan Lasem, Komisi IV DPRD Rembang menemukan berbagai kejanggalan teknis. Salah satu temuan paling mencolok adalah pemaksaan pemasangan kayu kusen jendela yang sudah keropos.
Anggota Komisi IV DPRD Rembang, Puji Santosa, menyayangkan minimnya kualitas pengawasan teknis dalam proyek yang menyedot anggaran daerah tersebut.
"Beberapa sekolah yang kita sidak terindikasi menggunakan konsultan perencana dan pengawas dari pihak yang sama. Kita melihat kondisi jendela keropos, rusak kayunya, tapi tetap dipaksakan dipasang. Kita sangat menyayangkan dan minta itu segera diganti," tegas Puji.
Sistem Swakelola Berisiko Diintervensi
Secara regulasi, proyek Revit SD ini menggunakan mekanisme swakelola murni kelompok masyarakat, di mana pihak sekolah bersama komite memegang penuh kendali anggaran serta pengerjaan fisik tanpa keterlibatan pihak ketiga.
Namun, di tingkat tapak, sistem ini dinilai rentan karena para kepala sekolah mengalami tekanan psikologis akibat intervensi oknum-oknum tertentu yang berburu keuntungan pribadi. Dindikpora Rembang pun mengakui adanya kendala intimidasi yang dihadapi para pengelola sekolah di lapangan.
Kini publik menanti tindakan nyata dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah Rembang untuk melakukan audit menyeluruh, agar kualitas bangunan sekolah tidak dikorbankan demi kepentingan segelintir oknum. (Red/KJ)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!