PATI, KawalJateng.com- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati memberi tenggat hingga Kamis, 12 November 2026 bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di Alun-Alun Simpang Lima Pati. Pada Jumat, 13 November 2026 alun-alun harus kembali steril dari pedagang.
Jika masih nekat berjualan, barang dagangan mereka akan diangkut ke Kantor Satpol PP Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan Komandan Regu (Danru) Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP Kabupaten Pati, Totok Kiswanto, usai menyosialisasikan larangan berjualan di alun-alun pada Rabu, 11 November 2026 malam.
Dalam beberapa pekan terakhir, Alun-Alun Simpang Lima Pati memang dipadati PKL. Totok menjelaskan, alun-alun termasuk zona merah bagi PKL. Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.
Malam itu, Totok memimpin satu regu petugas yang diturunkan atas perintah pimpinan. Menurut dia, sosialisasi, imbauan, dan edukasi kepada pedagang sudah berlangsung selama tiga hari.
"Sudah saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pati bahwa Alun-Alun Simpang Lima Pati ini zona merah. Saya tekankan agar mereka tidak berjualan lagi di sini," ujar Totok.
Ia mengatakan, imbauan serupa sebenarnya sudah sering disampaikan sebelumnya. Namun, para pedagang tidak mengindahkan langkah-langkah persuasif yang dilakukan petugas.
"Tiap malam kami berpatroli, termasuk rekan-rekan anggota saya tiap hari mondar-mandir di Alun-alun Simpang Lima Pati. Namun kenyataannya mereka tidak mengindahkan," katanya.
Totok berharap, setelah sosialisasi ini para pedagang sadar bahwa alun-alun merupakan zona merah. Ia meminta mereka mencari tempat berjualan lain yang tidak termasuk zona merah.
Hasil kegiatan malam itu akan ia laporkan kepada pimpinan. Langkah selanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan Satpol PP Kabupaten Pati.
Ia menyebut sosialisasi masih akan dilakukan dua kali lagi. Jika pedagang tetap tidak mengindahkan, persoalan ini akan diserahkan kepada pimpinan.
"Saya katakan bahwa Jumat tidak ada aktivitas perdagangan, (alun-alun) harus bersih. Apabila tidak mengindahkan, ya saya serahkan kepada pimpinan saya," tegasnya.
Totok memastikan penindakan tetap akan dilakukan bila pedagang masih nekat berjualan.
"Insyaallah tetap diadakan penindakan. Barangnya nanti didata, dibawa ke kantor. Teknis dan SOP-nya bagaimana, terserah pimpinan kami," ucapnya.
Adapun soal jumlah pedagang yang terdata malam itu, Totok mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, ia memberikan imbauan dengan pengeras suara dari dalam mobil, sementara pendataan dilakukan anggota yang ia bagi tugasnya.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun Kembangjoyo, Thukul, mengaku cemburu atas maraknya PKL baru di Alun-Alun Simpang Lima Pati.
Thukul dulunya adalah Ketua PKL Alun-Alun Simpang Lima Pati. Setelah alun-alun ditetapkan sebagai zona merah, ia dan rombongannya direlokasi ke Pusat Kuliner Tempat Pemotonga Kayu (TPK),Perhutani di belakang Gedung Olahrag (GOR) Pesantenan. Belakangan, mereka direlokasi lagi ke Alun-Alun Kembangjoyo. Namun, tempat relokasi itu sepi pembeli.
Menurut Thukul, para PKL yang direlokasi sebenarnya sudah legawa meninggalkan Alun-Alun Simpang Lima. Namun, ia menilai kebijakan Pemkab Pati kurang tegas karena PKL baru justru dibiarkan berjualan di sana.
"Masa kami yang punya lahan, malah ditempati orang baru? Kasihan yang di tempat relokasi, mereka setengah mati mencari rezeki di sana. Tapi tempat asalnya malah dibiarkan," ungkapnya.
Ia mengakui, rasa kecemburuan sosial itu membuat rekan-rekannya akhirnya ikut kembali berjualan di Alun-Alun Simpan Lima Pati. Hal itu sudah berlangsung sekitar sepekan.
Meski begitu, Thukul menyatakan legawa terhadap tenggat yang diberikan Satpol PP. Ia hanya berharap Pemkab Pati tidak sekadar memberi janji kepada PKL relokasi.
Ia menyebut, sejak 2024 ada rencana pembangunan Alun-Alun Kembangjoyo yang merupakan tempat relokasi PKL. Namun, rencana itu belum juga terwujud. Saat ini, kata dia, rencana tersebut akan dianggarkan sebesar Rp 3,5 miliar, sesuai yang disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra.
"Jangan sampai itu cuma janji belaka. Kami mohon pemerintah daerah sungguh-sungguh menangani ini, karena PKL yang direlokasi itu sudah mau delapan tahun, besok April," ujarnya.
Thukul juga menegaskan, jika setelah Jumat ternyata masih ada PKL yang berjualan di Alun-alun Pati, rombongannya dari Alun-alun Kembangjoyo akan ikut berjualan lagi di sana.
"Tetap (ikut jualan). Karena kami kan yang punya lahan. Rekan-rekan ya agak mangkel (jengkel), karena tempat yang dulunya untuk kami berjualan malah ditempati orang baru," tandasnya.
Salah satu pedagang yang baru berjualan di Alun-alun Pati adalah Ali Mas'ud, pedagang sempolan keliling asal Kecamatan Gembong. Ia mengaku baru sekitar tiga bulan berjualan di alun-alun pada malam hari.
Sebelumnya, Ali biasa berjualan berpindah-pindah tempat. Selama tiga bulan berjualan di alun-alun, ia mengaku sudah pernah dilarang petugas Satpol PP. Namun, ia kemudian kembali berjualan di sana.
Menurut Ali, pedagang semestinya diizinkan berjualan di alun-alun.
"Harusnya diperbolehkan, biar (pedagang) bisa cari rezeki," ujarnya.
Ia setuju jika pedagang diizinkan berjualan dengan syarat ada aturan soal kebersihan. Misalnya melalui iuran wajib untuk membayar petugas kebersihan.
Ali mengakui, berjualan di Alun-alun Pati lebih menguntungkan dibanding tempat lain.
"Larisnya di sini, malah enakan di sini," katanya.
Meski begitu, ia mengaku akan mencari tempat berjualan lain jika mulai Jumat sudah tidak boleh berjualan di alun-alun. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!