REMBANG, KawalJateng.com – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dinilai berjalan dengan baik. Indikator positif ini terlihat dari realisasi sektor pendapatan daerah yang berhasil menyentuh angka Rp1,97 triliun atau sebesar 97,33 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Rembang, Harno, saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin (29/6).
Bupati Harno menjelaskan, target pendapatan daerah yang semula dicanangkan sebesar Rp2,03 triliun mampu terealisasi optimal. Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Pemkab Rembang menganggarkan Rp2,04 triliun dan berhasil menyerap sebesar Rp1,94 triliun atau setara 95,44 persen.
"Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar, terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan dengan baik," kata Harno di hadapan anggota legislatif.
Di sektor pembiayaan, penerimaan yang direncanakan sebesar Rp17,87 miliar berhasil terealisasi hingga Rp17,84 miliar (99,84 persen). Adapun untuk pos pengeluaran pembiayaan, Pemkab Rembang tercatat tidak menganggarkannya pada tahun ini.
Menurut Harno, penyampaian laporan keuangan ini merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Data-data tersebut juga akan dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.
Pertahankan Tradisi Opini WTP dari BPK
Selain memaparkan data serapan anggaran, rapat paripurna kali ini juga membawa kabar baik bagi tata kelola keuangan daerah. Pemkab Rembang dipastikan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025.
Raihan ini mengukuhkan konsistensi Rembang yang sukses mempertahankan opini tertinggi dari BPK tersebut selama delapan kali berturut-turut.
"Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkas Harno.
Apresiasi senada datang dari pihak legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi PKB, Maslichan, saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi, memberikan ucapan selamat atas kinerja dinas terkait yang mampu menjaga transparansi anggaran.
"Seluruh fraksi di DPRD juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-8 kalinya dari BPK," ujar Maslichan. (KJ/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!