Soroti RUU Perampasan Aset, ICW Imbau Warga Pati Pahami Substansi

PATI, KawalJateng.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajak masyarakat Kabupaten Pati dan seluruh Indonesia untuk bijak memahami Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset yang akan disahkan di akhir tahun 2026 ini perlu disikapi dengan cermat, terutama mengenai objek sasaran implementasi regulasi tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah memandang pembahasan draf RUU Perampasan Aset seharusnya butuh partisipasi publik yang luas. Pasalnya, objek sasaran implementasi RUU Perampasan Aset belum membahas secara detail. Apalagi, banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan RUU Perampasan Aset merampas harta kekayaan tidak wajar bagi pejabat.

“Kami membahas memperluas diskusi soal RUU Perampasan Aset yang digaungkan di Pati karena yang terpenting bukan pengesahannya, tetapi perlu dibuka seluas-luasnya partisipasi publik untuk membaca dulu substansi yang sebenarnya dibahas di RUU Perampasan Aset. Sehingga kalau diterapkan tidak menjadi ruang bagi pejabat mendapatkan keuntungan. Padahal yang perlu disasar di RUU ini pejabat yang kekayaannya tidak wajar perlu dirampas negara,” katanya usai mengisi diskusi publik di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, pada Sabtu, 7 November 2026 kemarin.

Minimnya keterbukaan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi celah bagi pejabat untuk mencari celah perlindungan dari adanya RUU tersebut. Semakin parah bila oknum pejabat memanfaatkan situasi disahkannya RUU Perampasan Aset sebagai trik mencari keuntungan pribadi.

Wana khawatir ketika RUU Perampasan Aset disahkan berdampak bagi masyarakat sipil maupun pihak korporasi swasta yang tidak memiliki kepentingan apapun untuk merugikan negara, bukan pada pejabat korup. Misi besar masyarakat ingin RUU Perampasan Aset memberi efek jera jangka panjang bagi koruptor.

“Informasi mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset tidak terpublikasi dengan baik, masyarakat sipil masih meraba-raba pembahasan ini ke arah mana. Akan dikhawatirkan RUU ini berimplikasi ke kelompok kritis,” ungkapnya.

Pembahasan yang dilakukan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertutup. Kelompok elemen masyarakat diabaikan dalam membahasnya.

“Ini menjadi preseden buruk seperti yang kemarin rekeningnya dibekukan. Ini menjadi alarm kuat bagi negara untuk mempublikasikan, bukan segera mengesahkan,” ujar Wana.

“Kami tidak mendapatkan informasi resmi dari parlemen terkait RUU Perampasan Aset. Jangan-jangan tidak ditujukan kepada pelaku korupsi,” pungkasnya. (Sgh/Red)