PATI, KawalJateng.com - Dinamika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali menjadi perhatian setelah kasus korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sadewo memunculkan berbagai persoalan terkait tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
Di tengah situasi tersebut, salah satu organisasi berpengaruh yakni Pati Ora Sepele (POS) mendorong Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra untuk menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum memperbaiki pemerintahan agar lebih kondusif, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi.
Koordinator POS, Suharno menilai pemerintahan saat ini memiliki tanggungjawab besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Menurutnya persoalan yang terjadi harus menjadi evaluasi bersama agar kesalahan dalam tata kelola pemerintahan tidak kembali terulang.
"Kami berharap pemerintahan sekarang mampu membuktikan bahwa Pati bisa menjadi lebih baik. Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujar Harno kepada awak media, Kamis, 5 November 2026.
Ia menegaskan upaya membangun pemerintahan yang baik tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Pemerintah daerah (Pemda) juga harus memastikan keterbukaan pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya Chandra perlu membangun pemerintahan yang kondusif dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi.
Menyikapi dinamika tersebut, POS juga berencana memperluas gerakan pengawasan masyarakat dengan mendatangkan jaringan organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni menggelar kegiatan Rembug Warga pada 7 November 2026 mendatang. Mengangkat tema 'Membangun Gerakan Warga untuk Melawan Korupsi, Ketimpangan, dan Krisis Sosial Ekologis di Kabupaten Pati', kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Pati, serta sejumlah jaringan nasional, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan Yappika.
Harno menjelaskan, forum tersebut diharap menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Pati sekaligus merumuskan agenda pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. POS juga ingin memastikan bahwa gerakan masyarakat sipil tetap memiliki ruang untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.
"Komitmen kami sejak awal adalah mengawal pemerintahan yang bersih. Kami ingin memastikan pemerintah berjalan secara transparan dan tidak mengulangi praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat," tegasnya.
Melalui Rembug Warga, POS berharap lahir gerakan bersama yang mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi pengingat bagi Plt Bupati Pati dan seluruh jajaran Pemkab Pati agar menjalankan amanah secara bertanggung jawab. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!