PATI, KawalJateng.com - Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan perkara korupsi pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati memasuki babak akhir. Tiga kepala desa (kades) yang telah divonis bersalah kini resmi menjalani masa pidana.
Eksekusi terakhir dilakukan terhadap Sumarjiono seorang Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. Ia digelandang tim Jaksa Eksekutor KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pati pada Kamis, 12 November 2026.
Sebelumnya, dua terpidana lainnya, Abdul Suyono dan Sukarjan, sudah lebih dulu dijebloskan ke Lapas Kelas I A Semarang. Ketiganya dinyatakan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.
"Eksekusi ini kami lakukan karena putusannya sudah inkrah. Dua orang kemarin sudah kami laksanakan di Semarang, dan hari ini Pak Sumarjiono kami laksanakan di Pati," kata Jaksa Eksekutor KPK, Beny Harkat kepada awak media, hari ini.
Beny menjelaskan, pemindahan Sumarjiono ke Lapas Pati bukan tanpa alasan. Ada pertimbangan strategis dari pimpinan KPK yang berkaitan dengan fakta persidangan dan kebutuhan proses hukum yang masih berjalan.
"Penempatan di Pati ini atas pertimbangan pimpinan, disesuaikan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan untuk mendukung proses persidangan lainnya," ujarnya.
Ia menegaskan, tidak ada satu pun dari ketiga terpidana yang menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi. Karena itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang langsung dapat dilaksanakan.
"Begitu inkrah, kewajiban kami sebagai eksekutor adalah langsung melaksanakan putusan," tegas Beny.
Majelis Hakim sebelumnya menjatuhkan hukuman yang tidak sama. Abdul Suyono, seorang Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan mendapat hukuman terberat, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta.
Sedangkan, Sukarjan, seorang Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp300 juta. Sementara, Sumarjiono mendapat vonis paling ringan, 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.
Ketiganya terbukti terlibat dalam praktik pemerasan yang berkaitan dengan pengisian jabatan perades, perkara yang juga menyeret nama Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Saat disinggung mengenai konstruksi perkara dan peran detail Sumarjiono, Beny memilih menutup diri. Ia menyebut hal itu bukan lagi kewenangan eksekutor.
"Itu sudah masuk materi penuntutan. Tugas kami hanya mengeksekusi amar putusan, termasuk barang bukti yang menyertainya," katanya.
Di sisi lain, pihak Lapas Kelas II B Pati menyatakan telah menerima Sumarjiono dalam kondisi lengkap dan sehat.
Kepala Lapas Pati, Suprihadi memastikan tidak ada dispensasi. Semua proses berjalan sesuai aturan pemasyarakatan.
"Sudah kami terima, berkas lengkap, kondisi sehat. Tidak ada perlakuan istimewa, semua sesuai SOP penerimaan warga binaan baru," tutur Suprihadi. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!