REMBANG, KawalJateng.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, memperbolehkan aktivitas penyedotan air tanah untuk kepentingan komersial tetap berjalan meski belum dilengkapi dokumen perizinan.
Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan sejumlah pengusaha sumur bor yang beroperasi di wilayah setempat, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesepakatan itu, aktivitas pengambilan air tanah tidak dihentikan. Pemdes hanya memberlakukan pembatasan jumlah ritase pengangkutan dan jam operasional.
Sekretaris Desa (Sekdes) Sendangmulyo, Roni, mengakui hingga saat ini belum ada pengusaha sumur bor yang menyerahkan dokumen kelengkapan perizinan kepada pemerintah desa.
Ia juga menyebut belum ada koordinasi antara Pemdes dengan dinas terkait untuk memastikan status perizinan maupun legalitas aktivitas pengambilan air tanah tersebut.
"Setahu saya memang belum ada koordinasi dengan dinas terkait. Untuk dokumen kelengkapan perizinan dari pihak pengusaha juga belum ada yang disetorkan ke desa," kata Roni seusai musyawarah.
Saat ditanya mengenai desakan agar pemerintah desa mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional sumur yang belum berizin, Roni mengaku pihaknya masih terkendala pendataan.
Menurutnya, Pemdes belum mengetahui secara pasti titik-titik sumur yang telah mengantongi izin maupun yang belum memiliki izin.
"Kurang terkoordinasikan ya terkait beberapa usulan tadi. Soalnya kita juga tidak tahu sumur yang mana yang belum terizin," ujarnya.
Meski demikian, ketidakjelasan data perizinan tersebut tidak membuat aktivitas penyedotan air tanah dihentikan.
Pemdes bersama pengusaha justru menyepakati operasional tetap berlangsung dengan sejumlah pembatasan.
"Kalau tetap berjalan, kita mengacu pada kesepakatan bersama. Tetap jalan, tapi kita batasi ritase pengambilannya dan jamnya," tegas Roni.
DLH: Sejak 2021 Belum Ada Data Persetujuan Lingkungan
Sementara itu, sikap Pemdes Sendangmulyo tersebut menjadi perhatian setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang mengungkap belum adanya dokumen persetujuan lingkungan untuk kegiatan tersebut sejak 2021.
Kepala DLH Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi, menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki data persetujuan lingkungan (Perling) atas aktivitas pengambilan air tanah komersial di lokasi tersebut.
"Dari 2021 sampai sekarang belum ada data perling (persetujuan lingkungan) untuk kegiatan tersebut," ungkap Ika.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan legalitas aktivitas penyedotan air tanah yang selama ini tetap berlangsung.
Di satu sisi, Pemdes mengakui belum menerima dokumen perizinan dari pengusaha, tetapi tetap memberikan ruang operasional berdasarkan kesepakatan musyawarah. Di sisi lain, DLH menyatakan belum memiliki data persetujuan lingkungan sejak 2021.
Kondisi ini membuat kepastian legalitas kegiatan usaha sekaligus pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah di Desa Sendangmulyo perlu mendapat perhatian instansi berwenang. (yul/Kj)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!