PATI, KawalJateng.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati sore ini, Kamis, 12 November 2026. Mereka meminta data Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) data penerima program revitalisasi sekolah.
Aktivis AMPB, Supriyono alias Botok berkomitmen untuk mengawasi adanya program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun, ia hanya memperoleh data penerima saja, bukan ke rincian anggaran dananya.
"Keterbukaan informasi publik karena ini bentuk pengawasan masyarakat pada uang negara, seperti RAB anggaran revitalisasi. Terimakasih Diskominfo yang sudah menindaklanjuti keterbukaan informasi publik," ujar Botok saat diwawancarai awak media.
Upaya pengawasan dilakukan berangkat dari kecurigaan korupsi pada pelaksanaan revitalisasi sekolah. Informasi yang dikantongi AMPB, ada salah satu tokoh mantan pejabat yang terlibat mengkorupsi dana revitalisasi sekolah.
"Ada pengakuan masyarakat dugaan korupsi, kalau saya baca di google untuk 2025 anggarannya Rp67 miliar. Ada pemotongannya di setiap sekolah yang menerima anggaran, inisial MD," jelas pemilik Warung Kerang (WK) Kaliampo.
Senada, aktivis AMPB lainnya, Teguh Istiyanto menegaskan peran AMPB ingin memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Bumi Pesantenan. Program revitalisasi sekolah yang berlangsung dari 2025 hingga tahun 2026 ini memunculkan banyak dugaan penyelewengan anggaran. Oleh sebab itu, AMPB akan meminta kejelasan rincian anggaran dana.
Usai dari Diskominfo Kabupaten Pati, AMPB akan datangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati. Pasalnya, Disdikbud Kabupaten Pati menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menindaklanjuti program dari pemerintah pusat itu.
"Diskominfo hanya bisa memberikan laporan informasi sekolah yang mendapat dana revitalisasi 2025-2026. Besaran anggaran dan LPJ, Diskominfo tidak berhak memberikan karena yang berhak Disdikbud," ungkap warga asal Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo itu.
Teguh ingin Pemkab Pati transparan dalam menjalankan program pemerintah. Ia akan melawan jika ada unsur pemerintah yang melakukan korupsi maupun pungutan liar (pungli).
"Kami menindaklanjuti anggaran, akan ke Disdikbud Pati untuk mendapat laporan besaran anggaran. Ini upaya kami untuk mengkawal tata kelola Pemerintahan Kabupaten Pati biar transparan, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Kita audit dinas pelaksana anggaran," pungkasnya. (Sgh/Red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!