REMBANG, kawaljateng.com — Buruknya prioritas alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Jawa Tengah, berimbas fatal pada keselamatan kerja para petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). Di tengah risiko kerja yang sangat tinggi, para penjinak api ini terpaksa bertarung nyawa memadamkan kebakaran tanpa dukungan Alat Pelindung Diri (APD) dan armada yang memadai.
Kondisi memprihatinkan ini terkuak setelah diketahui sejumlah sepatu boots keselamatan milik personel Damkar rusak parah hingga jebol. Dampaknya, kaki para petugas rentan tertembus pecahan kaca dan benda tajam saat menerobos area kebakaran di lapangan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Fahrudin, tak menampik bobroknya fasilitas keselamatan yang dialami anggotanya. Fahrudin mengaku menyaksikan langsung ketimpangan tersebut saat memantau operasi pemadaman di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lokal.
"Pada saat pemadaman di TPA, saya ikut dan memang peralatan pelindung diri teman-teman masih sangat terbatas," ujar Fahrudin, Selasa (6/10/2026).
Kelalaian pemerintah daerah dalam memenuhi standar keselamatan kerja petugas darurat ini pun menuai sorotan tajam. Janji pengadaan APD baru kini dilemparkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), menandakan lamanya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak dasar keselamatan para pekerja pemadam di wilayah tersebut.
"Insyaallah di anggaran perubahan nanti akan ada pengadaan terkait APD. Seluruh kebutuhan, termasuk sepatu dan kelengkapan lain, akan kami cukupi," janji Fahrudin.
Armada Terbatas dan Ketergantungan pada Swasta
Tak hanya persoalan APD yang tak layak pakai, pemenuhan armada utama penanggulangan bencana di Rembang juga berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Pemkab Rembang saat ini hanya mengandalkan empat unit armada water supply, yang kerap mengalami kendala teknis dan kerusakan operasional di lapangan.
Minimnya alokasi armada pelat merah ini memaksa BPBD Rembang bergantung pada bantuan eksternal. Guna menyiasati kelumpuhan penanganan kebakaran skala besar, pihak daerah terpaksa mengandalkan sinergi dengan perusahaan swasta dan instansi lain seperti PLTU, PT Semen Indonesia, serta fasilitas instalasi batalyon TNI terdekat.
Kondisi ini makin mempertegas lemahnya komitmen Pemkab Rembang dalam memperkuat infrastruktur dan mitigasi kebencanaan bagi perlindungan warga serta keselamatan petugasnya sendiri. (yul/red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!