REMBANG, KAWALJATENG.COM – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat mematangkan strategi mitigasi menghadapi musim kemarau 2026. Mengacu pada data historis kerawanan wilayah, pemerintah daerah telah mengamankan total anggaran sebesar Rp275 juta untuk memastikan pasokan air bersih masyarakat tetap terjaga.
Langkah responsif ini diambil berkaca pada dinamika cuaca beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPBD, pada tahun 2024 lalu Kabupaten Rembang sempat menghadapi dampak kemarau yang cukup berat, di mana 64 desa yang tersebar di hampir seluruh kecamatan sempat mengalami krisis air dan membutuhkan bantuan distribusi (dropping) air bersih.
Sebaliknya, pada tahun 2025 situasi berbalik positif dengan nihilnya pengajuan bantuan air bersih dari masyarakat. Merespons fluktuasi tersebut, BPBD tahun ini memilih mengambil langkah preventif dengan memperkuat pemetaan wilayah rawan berbasis data historis sekaligus menggalang dana taktis lintas sektor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menjelaskan bahwa total anggaran Rp275 juta yang disiapkan merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Komposisinya terdiri dari anggaran internal BPBD sebesar Rp75 juta, serta dukungan dana kemitraan dari Baznas, PMI, dan program CSR sejumlah perusahaan yang mencapai Rp200 juta.
"Sampai saat ini, stok air di desa-desa masih mencukupi dan belum ada pengajuan dropping. Namun, dengan kesiapan dana dan armada yang sudah dikomunikasikan bersama Baznas, PMI, dan sektor swasta, kami siap bergerak kapan pun masyarakat membutuhkan," ujar Luthfi saat ditemui di Aston Inn Rembang, Selasa (23/6/2026).
Lebih lanjut, pihak BPBD menyampaikan bahwa berdasarkan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi kekeringan tahun 2026 ini diperkirakan tidak akan seberat tahun 2024. Ketersediaan air di waduk dan sumber-sumber air utama dinilai masih sangat aman untuk mencukupi kebutuhan warga hingga akhir tahun.
Melalui integrasi data historis, kesiapan anggaran yang matang, dan kolaborasi lintas lembaga ini, Pemerintah Kabupaten Rembang optimis dampak musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan secara signifikan, sehingga hak masyarakat terhadap akses air bersih tetap mengalir tanpa hambatan. (kj/red)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!